Di Depan Ekonom, Darmin Jelaskan 10 Sasaran Ekonomi Berkeadilan

Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan kebijakan ekonomi berkeadilan yang berbasis demokrasi dan pasar yang berkeadilan serta mencegah terjadinya potensi konflik sosial. Dalam kebijakan ekonomi berkeadilan, terdapat 10 sektor sasaran pemerataan.

Seperti reforma agraria, pertanian, perkebunan, urban poor dan perumahan terjangkau, nelayan dan budidaya rumput laut, sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, pembiayaan dan anggaran pemerintah, vokasi, entrepreneurship dan pasar tenaga kerja, serta ritel dan pasar.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Dialog Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Dalam kebijakan ini terdapat 3 pilar yang menjadi dasar untuk dilakukan pemerataan oleh pemerintah. Yang pertama adalah lahan. Sektor yang akan di sasar dalam pilar ini, adalah reforma agraria, pertanian, perkebunan, urban poor dan perumahan terjangkau, dan nelayan & budidaya rumput laut.

"Reforma agraria, secara langsung berhubungan dengan pertanian, ketiga perkebunan, karena menyangkut dengan pembagian akses lahan yang adil kepada seluruh masyarakat, penetapan prioritas penerima berdasarkan rasio gini tanah, kemiskinan, kebutuhan lahan," kata Darmin.

Kedua adalah kesempatan, di mana sasaran kebijakan ekonomi berkeadilan akan dilakukan pada sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, serta pembiayaan dan anggaran pemerintah.

"Kesempatan, ini terjemahannya panjang, ini bisa menyangkut bujet pemerintah, bisa menyangkut bisnis ritel, bisa menyangkut kerjasama atau bekerja di perusahaan," tambahnya.

Ketiga, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kebijakan ini pemerintah menyasar sektor vokasi, entrepreneurship dan pasar tenaga kerja.

Dalam pilar ketiga ini, pemerintah akan identifikasi dan prioritas sektor, sub-sektor industri unggulan dan profesi. Lalu skema job matching antara industri dan vokasi, serta fokus pada skill, kolaborasi, fleksibilitas, bukan semata-mata melihat dari gelar.

"SDM ini bisa dipersiapkan, seperti juru ukur bisa memberikan efisiensi, karena dia bisa mencapai 2 tujuan, 1 memberi pekerjaan kepada banyak masyarakat, kedua lahan rakyat bisa di sertifikat," jelasnya. (hns/hns)