Indef: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Seperti Tax Amnesty

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Kamis, 09 Feb 2017 13:12 WIB
Foto: Gibran Maulana Ibrahim/ detikcom
Jakarta - Paket Kebijakan Ekonomi kabinet I-XIV dinilai masih belum maksimal dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Menurut Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri, tujuan utama dari PKE I-XIV secara umum ialah untuk mendorong daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat serta memacu pertumbuhan.

"PKE yang dirilis secara umum tidak fokus 5 sektor yang ingin dituju. Perlu dibuat analisis paket kebijakan berdasarkan pada sektor utama, yaitu sektor pendukung industri dan dampak ke sektor lainnya," ungkap Ahmad di kantor INDEF, Jakarta Kamis (9/2/2017).

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah juga perlu memperhatikan implementasi dari paket kebijakan ekonomi di daerah. Sebab, kata dia, paket kebijakan ekonomi tidak hanya harus hanya terfokus di wilayah pusat, seperti Jakarta.

"Pemda (Pemerintah Daerah) merasa belum dapat sosialisasi. Yang menikmati paket kebijakan ekonomi malah enggak tahu apa-apa," kata dia.

Sementara, Peneliti Indef lainnya, Abdul Manap Pulungan, juga mengatakan konsistensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi.

"Sekarang di Kementerian Koordinator Perekonomian udah berjalan 90%, tapi di lapangan enggak jalan kan. Di daerah malah justru acuh tak acuh melakukan kebijakan itu, karena memang sebagian besar tidak fit untuk kondisi daerah. Jadi pada saat kebijakan ditelurkan, daerah sebetulnya hanya pasif tidak mengetahui apa yang dilakukan," kata dia.

Ia menjelaskan, saat ini paket kebijakan ekonomi masih hanya terpusat di Jakarta saja. Padahal, kata dia, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak hanya disumbang oleh Jakarta.

"Sekarang kan begini, di perekonomian Indonesia, yang pusat dikatakan Jakarta saja. PDB-nya itu sekitar 25% terhadap total, sisanya itu kan di daerah. Kalau misalnya di daerah itu tidak jalan, artinya kontribusi dari paket itu tidak terlaksana dong. Tidak memberikan signifikan terhadap ekonomi daerah," kata dia.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali paket kebijakan ekonomi secara keseluruhan supaya dapat tepat sasaran. Seperti program tax amnesty yang saat ini dilakukan pemerintah.

"Jadi maksud saya melihat untuk membandingkan tax amnesty dengan paket kebijakan. Tax amnesty pada saat dilakukan itu terlihat hasilnya. Paket kebijakan itu harusnya begitu dong. Seharusnya seperti itu, biar langsung terasa kepada masyarakat," tutup dia. (ang/ang)