Atasi Jurang Si Kaya dan Si Miskin Tak Bisa Cuma Lewat APBN

Yogyakarta - Kementerian Keuangan menggelar Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TTKD) Tahun 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah. Sebanyak 160 orang perwakilan dari Pemerintahan sejumlah daerah hadir sebagai peserta.

Acara ini dibuka oleh Wamenkeu Mardiasmo di Hotel Royal Ambarrukmo,Yogyakarta, Senin (20/2/2017). Pemerintah daerah yang hadir di acara ini di antaranya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, NTT dan Bali. Selain di Yogyakarta, acara ini digelar pula di Jakarta dan Makassar.

Dalam kesempatan ini Mardiasmo menyampaikan pesan bahwa transfer dana daerah dan dana desa bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya dapat bersinergi untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mencapai target 6,1% pada 2018 namun juga berkualitas.

"APBN bisa menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kuncinya APBN harus bersinergi dengan APBD. Tidak bisa APBN sendirian. Seluruh APBD (seharusnya) bisa lebih optimal," kata Mardiasmo.

"Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan daya saing, dan menyinggung kesenjangan. Termasuk juga ketimpangan pembangunan infrastruktur yang kita masih rasakan jawa sentris," ujar Mardiasmo.

Masalah kesenjangan, salah satunya kondisi ketimpangan pendapatan antara masyarakat kaya dengan yang miskin, dan ketimpangan daerah satu dengan yang lainnya. Mardiasmo memberi beberapa contoh di antaranya soal air bersih, akses sanitasi, akses tenaga kesehatan masih menjadi tantangan.

"Ini harus diperbaiki, sehingga dana daerah dan dana desa bisa memperbaiki ketimpangan-ketimpangan," imbuhnya.

"Ketimpangan dan kemiskinan harus kita perbaiki bersama, Jawa dan Bali relatif bagus. Coba di tempat lain juga, Nusa Tenggara misalnya NTT coba diperbaiki," tutur Mardiasmo. (sip/mkj)