Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 21 Feb 2017 09:49 WIB

Akar Masalah APBD Banyak Habis untuk Bayar Gaji PNS

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Masih ada beberapa daerah, khususnya Daerah Otonomi Baru (DOP) atau daerah pemekaran yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hal yang tidak produktif, termasuk belanja pegawai.

Kenapa demikian?

Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo menjelaskan, daerah pemekaran masih banyak menggunakan APBD untuk keperluan yang tidak produktif karena mereka belum memiliki sumber pendapatan sendiri.

"Artinya kalau daerah baru memang biasanya ada perjanjian antara daerah pemekaran baru dengan daerah induknya. Mereka seringkali pembebanan dari pelimpahan aparatnya tinggi," kata dia kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

"Sehingga mereka sendiri belum punya sumber pendanaan yang cukup memadai. Artinya perlu waktu untuk mengggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri," sambung dia.

Daerah pemekaran baru, Boediarso menjelaskan sumber pendapatannya masih berasal dari hibah daerah induk. Namun demikian, ada juga daerah induk yang tidak secara konsisten memenuhi kebutuhan daerah baru.

"Sementara beban belanjanya, akibat pengalihan dari pegawai dari daerah induk, ke daerah pemekaran tetap harus dibiayai," terang dia.

Terlebih untuk sekarang, daerah otonom baru agar bisa mendapatkan dana APBD harus melalui daerah induk. Tidak bisa secara langsung, berbeda dengan dulu.

"Kalau dulu dia begitu DOB, jadi daerah otonom baru, itu transfer ke daerahnya itu sudah mandiri, lepas dari daerah induk. Tapi Kalau sekarang dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak bisa langsung untuk mandiri. Yang alokasi transfer ke daerahnya tidak mandiri, tapi melalui daerah persiapan selama tiga tahun," terang dia.

Maka dari itu, daerah otonom baru yang dananya masih terbatas, paling besar dihabiskan untuk membayar gaji PNS.

"Kalau pemekaran kan itu biasanya wilayahnya dibagi, kelembagaannya dibentuk baru, kemudian dari daerah induk tadi, karena wilayahnya dibagi, penduduknya di bagi, apa yang ada wilayah itu kemudian jadi tanggungjawab daerah baru, termasuk biasanya orangnya, atau aparat daerah, jadi perlu banyak biaya," tuturnya. (mkj/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com