Sri Mulyani Atasi Ketimpangan di RI Lewat Pajak, Gimana Caranya?

Jakarta - Pajak menjadi instrumen bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi yang membuat jurang yang tinggi antara orang kaya dan miskin di Indonesia. Bagaimana caranya?

Sri Mulyani menjelaskan prosesnya yang utama adalah dengan pengumpulan pajak dari orang yang dikategorikan sebagai masyarakat yang kena pajak atau wajib pajak. Rasionya sekarang masih sangat rendah.

"Yang terpenting adalah the ability to collect," kata Sri Mulyani dalam peluncuran laporan ketimpangan oleh Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Pembayaran pajak, artinya masyarakat menyisihkan sebagian pendapatannya kepada negara untuk dikelola. Kemudian disalurkan dalam bentuk pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik. Termasuk mensubsidi masyarakat miskin.

"Pajak sebagai instrumen efektif untuk ketimpangan," jelasnya.



Cara lain adalah dengan menaikkan tarif pajak. Pengenaan tarif tinggi untuk kelompok atas, tarif rendah untuk kelompok kelas menengah dan untuk masyarakat kelas bawah tidak perlu membayar pajak.

"Kalau income tinggi bayar 35%, rate menengah maka tarif turun, dan income di bawah maka anda tak perlu bayar pajak. rate yang progresif is one thing," tegas Sri Mulyani.

Selain pajak, Sri Mulyani menambahkan instrumen lainnya adalah transfer ke daerah melalui dana desa. Porsinya sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hanya saja perlu efektivitas pelaksanaan oleh daerah.

"Ini gambaran bahwa peranan pemda sangat penting. Bagaimana pemda mampu untuk ciptakan the first reason of kesenjangan adalah unequal opportunity. Terutama kepada masyarakat yang miskin," paparnya.

Sri Mulyani menuturkan bahwa kemiskinan sejatinya bisa diwariskan. Bayi yang lahir dari ibu miskin di wilayah timur Indonesia akan memiliki peluang berbeda dibandingkan bayi yang lahir dari ibu kelas menengah di kota besar.

Saat bayi lahir, harusnya bisa mendapatkan peluang yang sama. Akan tetapi kenyataannya tidak. Lewat transfer ke daerah, maka harus bisa dipastikan gizi ibu ketika hamil tercukupi hingga bayinya lahir. Kondisi bayi sehat, maka selanjutnya memastikan bayi bisa tumbuh dengan pendidikan dan kesehatan yang sama sampai dewasa.

"Kebijakan pemerintah untuk melakukan banyak intervensi kepada pemerintah daerah. Karena dengan kebijakan fiskal kita, porsi yang dibelanjakan pemerintah pusat dan daerah sudah sama. bahkan transfer daerah Rp 1 triliun lebih tinggi tahun 2017," pungkasnya.

Masih tentang kemiskinan, solusi lain yaitu terkait antisipasi bencana. Masyarakat miskin paling menderita ketika terjadi bencana. Makanya pemerintah membangun infrastruktur yang kuat serta menyiapkan sejumlah dana aktif untuk menanggulangi bencana.

"Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire dan perubahan iklim maka Indonesia sangat mudah terkena bencana alam. Desain infrastruktur dan proteksi kepada mereka yang miskin harus dibangun sesuai kondisi ini," terang Sri Mulyani. (mkj/dna)