Kini pembangunan tahap awal terhadap tujuh PLBN tersebut telah rampung. Agar pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan kawasan ekonomi terpadu juga akan dibangun di wilayah perbatasan Indonesia.
Baca Juga: Pembangunan Tahap II 7 Pos Perbatasan Telan Rp 1,5 Triliun
"Sesuai harapannya pak Jokowi, adanya pasar itu yang akan menghidupkan perekonomian masyarakat, supaya tidak hanya PLBN-nya saja yang bagus, tapi masyarakat juga bisa menikmati hasilnya, bisa bekerja, berdagang dan hasil ekonomi masyarakat bisa dijual. Utamanya kalau bisa ya orang negara seberang yang bisnis atau belanja di Indonesia, bukan sebaliknya," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/3/2017).
Menurutnya, selama ini kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan perbatasan sangat rendah, sehingga masyarakat kesulitan dalam beraktivitas dan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan tingginya kesenjangan sosial ekonomi di wilayah perbatasan dengan kawasan perbatasan negara tetangga. Hal tersebut dapat ditemui seperti di wilayah perbatasan Entikong dengan Serawak di Malaysia.
"Di Serawak itu lebih kota dibandingkan perbatasan kita. Masyarakatnya lebih maju, ekonominya lebih maju. Fasilitas perkotaannya sudah lebih lengkap di sana," terang Adjar.
"Artinya konsep urban area itu akan dijadikan di perbatasan. Jadi kalau masyarakatnya sudah ada fasilitasnya, mereka bisa dagang, bukan hanya dibeli oleh komunitas kita sendiri, harapannya mereka yang dari luar bisa belanja ke sini," pungkasnya.
Baca Juga: Pos Perbatasan RI Akan Dilengkapi Wisma Pegawai Hingga Supermarket
Pembangunan tahap II sendiri sedang dilakukan. Beberapa pembangunan yang dilakukan di antaranya mess pegawai, gedung serba guna, wisma Indonesia, kantor pengelola, pasar, tourist center (di PLBN Wini, NTT), restoran, ATM, convenience store atau supermarket, food court, rest area, trotoar jalan, renovasi POS Pamtas TNI dan Polri, serta tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja. (dna/dna)
