Menteri Ini Buka-bukaan Penyebab RI Impor Garam 2,2 Juta Ton

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengakui masalah pertanahan menjadi kendala terbesar dalam menjalankan pembangunan di tanah air.

Tanah yang dimiliki oknum penguasaha yang tidak memanfaatkan kepemilikan tanah tersebut bahkan sampai membuat pemerintah harus mengimpor garam jutaan ton.

Hal itu didapatinya saat kunjungan kerja ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT diketahui mempunyai potensi besar penghasil garam di Teluk Kupang.

"Kemarin saya ke Kupang, ada orang yang menguasai tanah sejak tahun 1992, tapi tidak dilakukan apa-apa sejak tahun 1992. Padahal Teluk Kupang itu mempunyai potensi menghasilkan garam 1,2 juta ton per tahun. Tapi karena tanah-tanah dikuasai dan tidak dilakukan apa-apa, dan kantor saya tidak melakukan tindakan yang keras, sehingga kita hari ini impor garam 2,2 juta ton," katanya dalam paparan pada Rakernas Kadin bidang Properti di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Ia mengakui bahwa tantangan yang sangat berat harus dihadapi oleh jajaran Kementerian yang ia pimpin. Permasalahan terkait dengan tanah diibaratkan sebagai benang kusut yang harus dicarikan jalan keluar. Masalah hukum yang terkait dengan pertanahan diharapkan dapat diurai dengan adanya UU Pertanahan yang sedang disiapkan, salah satu isinya adalah penyiapan bank tanah.

"Nanti kita akan bicara tentang bank tanah, mudah-mudahan dalam tempo 2-3 bulan yang akan datang akan keluar PP tentang bank tanah ini, sehingga dengan ini kita harapkan akan mengoreksi terhadap kebijakan pertanahan selama ini yang pendekatannya sangat pure market oriented," ujar Sofyan.

"Karena orang menguasai tanah dan beli tanah ini hanya satu arah, yaitu harganya naik. Bahkan ada komunitas tertentu yang mengatakan kepada anakknya, kalau punya uang belinya tanah. Akibatnya, masalah tanah ini menjadi masalah besar. Apalagi hukum kita tidak selalu konsisten selama ini," tandasnya. (dna/dna)