Kementan: Sertifikasi Sawit RI Lebih Baik dari Negara Lain

Jakarta - Pemerintah Indonesia menganggap alasan Parlemen Uni Eropa (UE) yang mengeluarkan resolusi kelapa sawit tidak mendasar. Produk kelapa sawit Indonesia dianggap menimbulkan efek negatif seperti deforestasi, isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang, menegaskan bahwa Indonesia memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sertifikasi tersebut diyakini jauh lebih baik dibanding sertifikasi lainnya.

"Seperti misalnya SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) itu hanya memberikan sertifikasi untuk produk akhirnya. Kalau ISPO lebih lengkap, karena sertifikasinya juga untuk kebun dan tanaman yang tertinggal. Itu juga jadi tanggung jawab, jadi ISPO ini betul-betul lebih baik dibanding sertifikasi negara lain," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Baca juga: RI Tolak Perdagangan Sawit Dikaitkan Isu HAM

Sementara untuk isu deforestasi menurut Bambang tidak semua kebun kelapa sawit di Indonesia ada di hutan belantara. Meskipun dia mengakui ada beberapa kebun kelapa sawit dari hasil pembukaan lahan hutan.

"Tapi juga dari hutan yang lepas tidak semua merupakan hutan belantara," imbuhnya.

Baca juga: Eropa Keluarkan Resolusi Sawit, Mentan: Jangan Campuri Pertanian RI

Bambang juga yakin bahwa tanaman sawit justru berdampak baik terhadap lingkungan. Sebab tanaman ini bisa menyerap air cukup besar.

"Sehingga bisa menahan laju air. Di beberapa tempat justru mengantisipasi deforestasi. Saya kira mereka kurang memahami terhadap apa yang sudah kita lakukan," pungkasnya.

(hns/hns)