.webp)
Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa belum ada satu daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota baru. Namun yang sudah ditetapkan adalah klasifikasinya.
Bambang menjelaskan, ibu kota harus berada di luar Jawa. Baik Jakarta maupun wilayah sekitarnya tidak akan menjadi solusi ke depannya. Misalnya Jonggol, yang direncanakan sebagai ibu kota pada era Presiden Soeharto, menurut Bambang tidak layak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasannya, 1/5 dari ekonomi Indonesia sudah berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Bila dipindahkan ibu kota ke Jonggol maka hanya menjadi beban.
"Jawabannya harus keluar Jawa. Kalau kita taruh di Jawa seperti ide orde baru di Jonggol, itu malah memperbesar. Bahkan nanti bisa 1/4 dari ekonomi Indonesia. Jonggol kan adanya di Kabupaten Bogor," ungkap Bambang kepada detikFinance, Senin (8/5/2017).
 Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro wawancara khusus dengan detikFinance. Foto: Maikel Jefriando |
Selanjutnya, ibu kota baru harus berada di tengah Indonesia. Kalau dibagi berdasarkan zona waktu, menurut Bamabang adalah yang masuk pada waktu Indonesia bagian tengah.
"Kalau mau adil masa kita di barat atau di timur, jadi di tengah dan luar Jawa," imbuhnya.
Baca juga: Menelisik Skenario Pemindahan Ibu Kota RI |
Bambang menuturkan syarat lainnya adalah sudah tersedia tanah yang cukup luas untuk menampung pusat pemerintahan, meliputi perkantoran maupun perumahan. Sehingga dalam prosesnya tidak ada persoalan pembebasan tanah. Di samping juga ketersediaan infrastruktur dasar dan transportasi umum.
"Harus ada tanah cukup luas yang sudah free and clear dan dikuasi pemerintah. Jadi pemindahan ibu kota bukan proyek pembebasan tanah. Kalau kayak gitu terlalu berat memindahkan ibu kota," terangnya.
Baca juga: Ini Alasan Kuat Ibu Kota Harus Segera Pindah |
Paling penting juga, ibu kota tidak boleh daerah yang rawan bencana. Beberapa wilayah di Indonesia memang berpotensi terkena bencana gempa bumi.
"Bencana paling berat di Indonesia kan gempa bumi. Kalau banjir penting, tapi yang paling dahsyat kann gempa bumi. Jadi harus cari daerah yang bebas gempa," tegas mantan Menteri Keuangan itu.
(mkj/dna)
