Follow detikFinance
Kamis 18 May 2017, 20:20 WIB

Kapan Ditjen Pajak Mulai Intip Rekening Bank?

Hendra Kusuma - detikFinance
Kapan Ditjen Pajak Mulai Intip Rekening Bank? Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Landasan hukum untuk Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengakses data nasabah lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal sudah diterbitkan. Tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

Lalu kapan Ditjen Pajak memulai aksinya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penerbitan aturan turunan. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Perdirjen Pajak.

"Nanti, diatur di PMK itu, meski telah di undangkan pada 8 Mei 2017 tapi pelaksanaannya tunggu aturan pelaksanaannya," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/5/2017).





Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, tindak lanjut usai terbitnya Perppu Nomor 1/2017 adalah membuat aturan pelaksana di masing-masing lembaga terkait. Sehingga ketika ada pelaksanaan, pelanggaran bisa diminimalisir.

"UU ini juga akan ditindaklanjuti dalam bentuk SOP atau PMK atau PP yang semuanya akan mengatur agar protokol untuk memperoleh informasi ini baik," tutupnya.



Mekanisme Pertukaran Informasi Internasional

Sri Mulyani menambahkan untuk proses mendapatkan informasi telah diatur dalam bentuk kesepakatan di level internasional. Begitu juga untuk mendapatkan data orang Indonesia di negara lain.

Berdasarkan aturan yang disepakati di level internasional, kata Sri Mulyani, bagi Ditjen Pajak yang ingin mengakses data nasabah RI yang berada di luar negeri dilakukan sesuai standar pelaporan informasi atau sistem transmisi dari pertukaran informasi.

"Jadi pertukaran informasi memiliki standar pelaporan dari sisi format dan pelaporannya. Standarisasi dari sisi pelaporan juga termasuk yang diatur," tambahnya.



Sayangnya, wanita yang akrab disapa Ani ini tidak merinci proses tersebut lantaran harus diatur dalam aturan pelaksanan yang mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2017.

Meski demikian, dalam rangka pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI) negara yang ikut serta bisa dianggap gagal dan tidak memiliki kekuatan untuk meminta akses data nasabah untuk kepentingan perpajakan di luar negeri.

"Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol maupun dalam rangka mendapatkan informasi tersebut akan diatur ketat dalam PMK yang jadi turunan dari Perppu ini. Sehingga tujuan mendapatkan informasi tidak disalahgunakan. Kita akan menetapkan secara jelas tata cara, protokol, tata kelola," jelasnya.

"Kita juga akan memastikan bahwa seluruh jajaran DJP yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subjek dari disiplin internasional sesuai perundangan. jadi informasi tersebut tidak digunakan kepentingan lainnya apalagi untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat," tegas Sri Mulyani. (mkj/mkj)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed