Bantuan pangan non tunai dalam bentuk kartu yang diberikan ke keluarga miskin, dan bisa dipakai untuk mendapatkan berbagai bahan makanan pokok di outlet tertentu. Rencana penghapusan rastra mendapat respons Perum Bulog, yang selama ini menjadi penyalur.
Direktur Operasional Bulog, Karyawan Gunarso, mengatakan jika rastra dihapus maka harus ada aturan baru yang mengatur soal kewajiban penyerapan gabah petani oleh Bulog, lantaran jika rastra dihapus maka badan logistik pangan tersebut akan kesulitan menyalurkan beras jenis medium tersebut.
"Beras rastra ini kan spesifikasinya medium, ini akan mengubah proses bisnis Bulog ketika rastra jadi BPNT. Kalau BPNT kan free market, bukan hanya Bulog, siapapun bisa. Tapi bagaimana dengan penugasan Inpres Nomor 5. Pelaksanaannya nanti seperti apa, beras yang kami serap apa jaminannya," kata Wawan, sapaan akrabnya, ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (29/5/2017).
Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015 mengatur penyerapan gabah di tingkat petani, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk beras rastra.
Lanjut Wawan, jika pemerintah benar-benar menghapus rastra dan menggantinya menjadi bantuan pangan non tunai, Bulog mengusulkan cadangan beras rastra di Bulog menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Stok beras Bulog saat ini sendiri mencapai 2,1 juta ton, sebagian besar cadangan beras medium untuk rastra.
"Sebagai regulator kita siap laksanakan apapun. Tapi usulan kami sederhana, CBP kita kan setahun hanya 280.000 ton, jadi kalau kita setiap tahun serap beras 3 juta ton per tahun, untuk CBP itu kecil sekali. Silakan sesuai regulator, apakah CBP mau naik jadi 1 juta ton, 1,5 juta ton, atau 2 juta ton," jelas Wawan.
Dia melanjutkan, Bulog saat ini tengah membangun beberapa infrastruktur untuk mendukung komoditas lain selain beras.
"Terlepas dari rencana transformasi ganti rastra ini, Bulog siapkan Rp 2 triliun bangun infrastruktur seperti rice milling, silo dan dryer untuk jagung, dan nambah gudang untuk komoditas lain lewat PMN (Penyertaan Modal Negara)," pungkas Wawan. (idr/hns)
