Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan masih mempelajari studi literatur dari negara-negara yang memiliki sejarah perpindahan ibu kota.
"Banyak ya, seperti Brasilia dan Sao Paulo di Brasil, New York dan Washington DC di Amerika Serikat (AS), Astana di Kazakhstan, kami pelajari semuanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar negaranya," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
"Ya infrastruktur seperti perkotaan, sistem tata kota, sistem drainase, transportasi kan macam-masam ya bisa jalan raya, kereta hingga mass rapid transit (MRT)," ujarnya.
Basuki menjelaskan, pemindahan ibu kota ini sebenarnya adalah untuk memisahkan pusat kegiatan ekonomi dengan pusat pemerintahan.
"Tapi memindahkan administrasi pemerintahan itu kan tidak mudah ya, contohnya Kementerian ini di Jakarta ada 900 ribu pegawai, kalau memang dipindahkan ke sana harus disiapkan juga, tapi memang harus diputuskan sesuai kajian Bappenas baru bisa ditentukan," ujar dia.
Baca Juga: Membagi Beban Jakarta
Menurut Basuki, perpindahan membutuhkan waktu minimal sekitar 4-5 tahun mulai dari pembangunan dan pindah secara administrasi. (dna/dna)
