Salah satu calon ibu kota baru adalah Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, angkat bicara menanggapi Palangka Raya sebagai calon ibu kota baru
"Saya sebagai Gubernur tidak akan ikut polemik wacana tersebut karena itu seutuhnya kewenangan pusat. Saya hanya ingin menjalankan amanat Presiden untuk menyiapkan lahan 300.000 hektar di Palangka Raya dan itu lahan negara, agar tidak ada calo tanah. Selebihnya terkait kajian dan perencanaan saya serahkan ke Pemerintah Pusat," ujar Sugianto dalam keterangan tertulis kepada detikFinance, Sabtu (8/7/2017).
Selain itu, Soal proses kajian oleh Bappenas, Sugianto menyatakan sudah menyerahkan sepenuhnya rencana tersebut ke pemerintah.
"Sekali lagi, saya hanya diperintah Presiden untuk menyiapkan lahan dan sudah saya siapkan dan serahkan ke Presiden. Saya menyerahkan seutuhnya perencanaan dan keputusan di Presiden. Saya tunduk atas perintah Presiden. Jika diperintah untuk persiapan lain, prinsipnya saya siapkan 100 persen siap. Harus siap," kata Sugianto
"Terkait daerah mana selain Palangka Raya, saya juga serahkan ke Presiden. Kalaupun ke Palangka Raya, itu adalah amanah dan semoga bermanfaat untuk kemajuan Palangkaraya dan menghasilkan Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia," terang Sugianto yang baru berulang tahun ke 44 tahun ini.
Dewan Adat Dayak Kalteng
Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng sangat mengapresiasi rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Palangka Raya. Namun demikian, DAD Kalteng mengimbau pemerintah memerhatikan aspek kearifan lokal dan budaya Dayak.
Menurut Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran, masyarakat Dayak perlu dilibatkan dalam perencanaan agar tidak hanya menjadi penonton.
"Masyarakat Dayak di Kalteng sangat mengapresiasi rencana Pemerintah Pusat memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Namun, jangan hanya pembangunan infrastruktur fisik saja yang diperhatikan. Infrastruktur sosial dan kearifan lokal juga harus diperhatikan. Hal ini penting agar budaya dayak tetap terjaga. Dayak harus tetap menjadi tuan di Kalimantan," ujar Agustiar Sabran dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2017).
Ia menjelaskan, masyarakat Dayak tidak ingin bernasib seperti masyarakat Betawi yang justru makin terpinggirkan oleh gemerlap pembangunan Jakarta. Oleh karenanya, Agustiar menyarankan agar Pemerintah Pusat perlu belajar dari problem makin terpinggirkannya masyarakat Betawi di Jakarta.
 Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng Foto: Istimewa |
"Dayak adalah budaya yang ramah, masyarakatnya ramah dan penuh toleransi antar umat beragama. Cantik kotanya, namun potensi migrasi penduduk besar-besaran ke ibu kota yang baru dapat menggerus identitas Dayak itu sendiri di masa depan. Untuk itu, saya mengajak masyarakat Dayak untuk bersama sama mempersiapkan diri menyambut rencana pemindahan ibukota dengan memperkuat fondasi asli Dayak. Mari perkuat budaya dayak menyambut urbanisasi ibu kota," tutup Agustiar Sabran.
Baca juga: Calon Ibu Kota Baru RI Ada di 3 Provinsi Ini |
