Penilaian Pengamat Soal Kinerja Rini, Susi, Sampai Sri Mulyani

Jakarta - Beberapa nama dalam jajaran menteri ekonomi masuk dalam arus isu perombakan kabinet atau reshuflle jilid III. Di antaranya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Entah benar atau tidak, namun rasanya perlu melihat kinerja dari ketiga menteri tersebut.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menilai secara umum kinerja para menteri ekonomi sekarang sudah baik. Hanya memang perlu ada langkah percepatan dari implementasi kebijakan.

Rini Soemarno, sosok yang mengisi posisi Menteri BUMN sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimulai. Nama Rini selalu saja muncul ketika ada isu perombakan kabinet. Tapi buktinya sekarang masih bertahan.

Beberapa kebijakan Rini sempat menuai kontroversi, seperti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) alias suntikan modal kepada banyak BUMN. Memasuki tahun ketiga, modal yang diberikan sedah terlihat memberikan hasil di beberapa BUMN.

David menilai kinerja Rini sudah lebih baik. Seandainya Rini diganti, menurut David lebih karena pertimbangan politik.

"Kinerja Rini ada perbaikan dibandingkan periode pertama. Tapi dari sisi politik mungkin ada pertimbangan juga," ujarnya kepada detikFinance, Kamis (13/7/2017).

Baca juga: Ini Menteri Ekonomi yang Dinilai Perlu Diganti dan Dipertahankan Jokowi

Hal yang serupa juga terjadi pada Menteri Susi. Mengawali jabatan dengan jargon berantas pencurian ikan atau illegal fishing, membuat tingkat popularitas Susi terus menanjak. Hasilnya juga terlihat pada pertumbuhan sektor perikanan dan naiknya nilai tukar nelayan.

Hanya saja dalam beberapa waktu terakhir, Susi cukup sering mendapat protes dari berbagai pihak. Khususnya tentang kebijakan larangan penggunaan cantrang.

"Dari sisi prestasi, Bu Susi enggak ada masalah. Sekarang sudah baik hanya perlu percepatan," imbuhnya.

Nama lain adalah Sri Mulyani Indrawati. Belum utuh setahun jabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah lahirkan banyak kebijakan. Bahkan dalam hitungan hari, Ia memangkas belanja pemerintah demi selamatkan APBN 2016.

Penyusunan APBN 2017 juga diarahkan pada postur yang lebih realistis dibandingkan rancangan awalnya. Hal ini yang kemudian membuat lembaga pemeringkat Internasional Standard and Poor menaikkan peringat utang Indonesia. Sekarang Indonesia sudah meraih investment grade.

"Rating dari S&P kan sudah kita tunggu sejak satu dekade," tegas David.

Terlepas dari nama tiga menteri tersebut, David memandang tidak perlu adanya pergantian menteri di bidang ekonomi. Kebijakan yang dilakukan sudah tepat, namun memang hanya diperlukan percepatan dari implementasi.

"Secara keseluruhan market enggak masalah, yang sekrang sudah baik, tapi hanya perlu percepatan," terangnya.

Bila pun ada pergantian, David berharap tidak perubahan kebijakan yang bertolak belakang. Investor membutuhkan konsistensi dari pemerintah dalam merealisasikan kebijakan.

"Yang diinginkan konsistensi, kebijakan secara institusional. Siapapun menterinya itu enggak jadi masalah, tapi kalau inkonsistensi, terutama terkait industri perdagangan investasi itu yang jadi mungkin konsentrasi investor," tandasnya. (mkj/dnl)