Begini Caranya Agar RI Atasi Jurang Antara si Miskin dan si Kaya

Jakarta - Masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Meski angka rasio gini tercatat mengalami penurunan, namun jurang antara si miskin dan si kaya masih lebar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.

Menurutnya, masalah ketimpangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu dibutuhkan partisipasi swasta lebih banyak lagi, khususnya dalam membangun infrastruktur di daerah.

"Pemerintah dan pihak swasta butuh berkolaborasi untuk memangkas ketimpangan di Indonesia. Semua stakeholder, mulai dari swasta, komunitas, NGO (Non Government Organization), atau Pemda. Sehingga pada akhirnya semua berkontribusi memangkas ketimpangan yang ada," kata Bambang, dalam acara Panel Diskusi Indonesia Development Forum (IDF) di Gama Tower, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih banyak lagi, juga bisa mengurangi ketimpangan di masa depan. Perlu kolaborasi antara UMKM dan pengusaha besar agar ekonomi bisa bergerak ke segala arah. Hal tersebut bisa dicontoh dari Jepang dan Korea, yang kata dia berhasil mengatasi ketimpangan lewat perusahaan-perusahaan besarnya yang menggandeng UMKM.

"Pada saat yang sama, UMKM berhasil tumbuh cepat dan mereka telah berkontribusi untuk memangkas ketimpangan di negara mereka, karena UMKM menjadi bagian dari supply chain mereka. Contoh baiknya perusahaan mereka yang ada di Indonesia adalah di industri otomotif dan high tech industry," ungkapnya.

Guna membentuk lebih banyak UMKM, juga perlu dibantu dalam aksesnya ke jasa keuangan. Bukan hanya jumlah tapi juga kualitas.

"UMKM perlu lebih banyak tahu bagaimana mengelola keuangannya dan memanfaatkan teknologi lebih baik. Tapi yang paling penting, kita butuh lebih banyak UMKM," ujarnya.

Selain itu, perlu lebih banyak wirausaha sosial untuk menutup celah yang tidak dapat atau tidak sempat disentuh oleh pemerintah maupun pihak swasta.

"Menurut saya, kita perlu meningkatkan lebih banyak jumlah social entrepreneur untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan seperti petani dan nelayan," tutur Bambang.

Memberikan perhatian lebih untuk pembangunan di Indonesia Timur juga perlu segera dilakukan, agar ketimpangan tak makin melebar. Meski ketimpangan tak terjadi di Indonesia Timur, namun masalah kemiskinan menjadi perhatian serius di bagian terjauh Indonesia ini. Contohnya mengatasi masalah kekerdilan.

Dan yang paling penting dari semua itu adalah isu pajak atau pendapatan negara. Penerimaan pajak menjadi sangat penting karena artinya kontribusi dari berbagai pihak telah terjalin.

"Kira perlu usaha yang lebih keras lagi untuk memaksimakan pendapatan pajak kita. Karena kalau pajak tidak tercapai, maka ketimpangan di Indonesia akan terus melebar," pungkasnya. (eds/wdl)