.webp)
Hal ini dikemukakan dalam Rapat Paripurna yang membacakan sikap fraksi di DPR RI siang ini. Mulai dari Fraksi Partai Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP ragu pemerintah bisa mencapai target tersebut.
"Fraksi Partai Gerindra sependapat APBN harus dapat menjadi instrumen pengurangan kemiskinan. Namun tanpa mengurangi apresiasi, tapi RAPBN terkesan tidak kokoh, target penerimaan tidak realistis," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Defisit anggaran diperkirakan membengkak hingga Rp 150 triliun sehingga negara terpaksa menambah utang.
"Defisit sebesar Rp 74 triliun dalam praktiknya bisa mencapai Rp 150 triliun dan itu membuat utang bertambah. Gerindra menilai pemerintah tidak mendasarkan RAPBN pada angka-angka realistis," ucap Saraswati.
H Sukiman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah menetapkan target yang lebih rasional agar beban utang tak makin berat.
"FPAN meminta pemerintah lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan dan belanja negara," tegasnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyarankan pemerintah untuk menggunakan skema-skema yang tidak terlalu membebani keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur.
"PKB mendesak pemerintah meninjau kembali besarnya belanja pemerintah. Pemerintah harus cermat membangun infrastruktur dengan skema yang tidak membebani APBN," tutup juru bicara FPKB, Nihayatul Wafiroh. (mca/mkj)
