Follow detikFinance
Kamis 31 Aug 2017, 14:30 WIB

Di Depan DPR, Sri Mulyani Jelaskan Alasan Gali Lubang Tutup Lubang

Hendra Kusuma - detikFinance
Di Depan DPR, Sri Mulyani Jelaskan Alasan Gali Lubang Tutup Lubang Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintah terus mengupayakan agar keseimbangan primer menjadi positif. Dengan begitu, tidak ada lagi istilah pemerintah gali lubang tutup lubang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 defisit keseimbangan primer Rp 78,3 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memperhatikan berbagai pandangan masyarakat mengenai pengelolaan utang negara. Dengan terus hati-hati, bijaksana dan transparan, serta memperbaiki kesehatan struktur APBN, maka pemerintah akan terus berupaya menurunkan tingkat defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer.

"Kebijakan defisit dijaga untuk terus memungkinkan pemerintah melaksanakan program yang penting dan strategis bagi masyarakat luas, seperti investasi dan pembangunan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan maupun kesehatan," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).


Dia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat produktivitas serta daya kompetisi manusia Indonesia masih harus terus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju dan berkeadilan.

"Investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur menjadi sumber masalah dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," jelas dia.

Pemerintah, lanjut dia, mengambil pilihan kebijakan ekspansif (counter cyclical), agar momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang makin berkualitas dan merata dapat dijaga DNA diperkuat, pilihan kebijakan yang sulit, namun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Tidak hanya itu, pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang bijaksana (prudent) dan terkendali (manageable) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah.

"Meskipun pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif, Pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur," ungkap dia.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menuturkan, rasio utang terhadap PDB Indonesia sebesar 28,9% atau relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, bahkan masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain yang setara (peer countries), seperti Thailand 41,8% dan India 67,8%.


Pengelolaan utang, lanjutnya, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah akan terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Sri Mulyani menyatakan tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik yang dapat diperbandingkan secara global.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Terkait dengan pembiayaan investasi pada tahun 2018 antara lain akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

"Tidak hanya infrastruktur fisik pembiayaan investasi dalam RAPBN tahun 2018 juga dialokasikan untuk keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang, melalui sovereign wealth fund bidang pendidikan melalui LPDP," tukas dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed