.webp)
Hal tersebut diungkapkan pada saat rapat paripurna tentang jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR-RI tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2018. Pandangan para fraksi juga banyak mengkritik APBN.
"APBN adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR atas pandangan dan masukan terhadap RAPBN 2018 beserta nota keuangannya, masukan dan pandangan bisa menjadi modal bagi pemerintah menyusun UU APBN 2018 yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.
Memasuki tahun keempat RPJMN 2015-2019, lanjut Sri Mulyani, RAPBN tahun 2018 mempunyai peranan yang semakin strategis, baik dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam periode 2015-2017.
"RAPBN 2018 harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2018," tambah dia.
Sesuai pidato Presiden Jokowi pada Agustus 2017 yang lalu, Menurut wanita yang akrab disapa Ani ini, strategi kebijakan fiskal tahun 2018 akan dilaksanakan melalui 3 tiga kebijakan utama. Pertama, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang lebih baik.
Kedua, lanjut Sri Mulyani, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.
Ketiga, keberlanjutan dan eflsiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (mkj/mkj)
