Follow detikFinance
Selasa 05 Sep 2017, 13:33 WIB

Masih Ada 34 Ribu Ha Kawasan Kumuh di RI yang Belum Tertangani

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Masih Ada 34 Ribu Ha Kawasan Kumuh di RI yang Belum Tertangani Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki program 100-0-100, yang bertujuan menyediakan 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi Iayak. Program ini bertujuan mengubah kawasan kumuh tak lagi kumuh dan menjadi salah satu rencana strategis Kementerian PUPR yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019 mendatang.

Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Rina Agustin mengatakan, saat ini program terus masih terus berjalan. Namun ada tantangan pada penataan kawasan kumuh lantaran sampai saat ini progresnya masih sangat kecil dan tertinggal dari penyediaan akses air minum yang aman dan sanitasi atau pengolahan limbah.

"Kalau penyediaan air minum, kita sudah 72% dari total 100%, limbah ada 68%, dan kumuhnya 10%. Ini PR nya masih banyak, tapi kita harus optimis untuk bisa mencapainya di 2019 harus sampai," katanya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Ia mengakui, khusus untuk penataan kawasan kumuh saat ini masih sulit dilakukan lantaran masih ada 90% lagi total luasan kawasan kumuh yang ada di Indonesia sebesar 38.431 ha. Artinya masih ada sekitar 34.588 ha lagi kawasan kumuh yang harus dituntaskan penataannya hingga tahun 2019 mendatang. Partisipasi dari masyarakat serta Pemerintah Daerah terkait menurutnya perlu lebih kuat digalakkan.

"Makanya ada berbagai upaya percepatan untuk bisa mencapai target tadi, ditambah ada inovasi baru loncatan untuk bisa mengajak semua pihak. Jadi enggak hanya pemerintah untuk bisa mengeroyokin pelaksanaan penataan kawasan kumuh, penyediaan air maupun sanitasi tadi," ungkapnya.

Inovasi yang dimaksud misalnya bagaimana melibatkan kelompok masyarakat agar sadar akan pentingnya sanitasi, lalu meningkatkan partisipasi Kementerian/Lembaga dan juga organisasi non pemerintah.

"Ada juga organisasi seperti filantropi yang kita ajak berkontribusi dalam proses kawasan layak huni termasuk dari Kementerian Perdagangan diajak juga untuk menata pasarnya yang ada disekitar itu. Sehingga satu kawasan itu, semua ada partisipasinya, mulai dari pra sarana pemukiman dari Cipta Karya dengan Pemda, pasarnya oleh Perdagangan," pungkasnya. (eds/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed