.webp)
Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan menambahkan, pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 58 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres Nomor 47 Tahun 2016 tentang penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai PSN.
"Memang Patimban arahan langsung Pak Presiden dan dari Ditjen Perhubungan Laut yang kebutuhannya mendesak dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) nasional," tutur Chandra di Kementerian Perhubungan, Selasa (5/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Awal 2018 |
Pembangunan Pelabuhan Patimban sedikit berbeda dari pembangunan pelabuhan lainnya di Indonesia. Pembangunan pelabuhan ini memerlukan teknik khusus untuk mereklamasi karena strukturnya yang berbeda.
"Sistemnya sebelum dilakukan reklamasi dilakukan pengecoran di dalam semacam disuntik tapi di bawah," terang Chandra.
"Kondisi tanahnya demikian kalau tanpa itu akan turun terus reklamasinya. Kedalaman dengan seabed kondisi materialnya dibuat perkerasan dulu," lanjutnya.
Plt Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani menambahkan, dimulainya pembangunan Pelabuhan Patimban awal 2018 mendatang bertujuan untuk mengurangi kepadatan jalan dan Pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, sebagian besar industri yang berada di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan sekitarnya melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kita ingin proyek selesai dan beroperasi untuk mengurangi beban akses road di jalan semakin crowded, semakin macet," jelas Bay
Mengenai operator Pelabuhan Patimban, Bay mengungkapkan pihak Jepang, BUMN, dan swasta juga akan dilibatkan. Namun, nantinya hanya ada satu operator yang menangani Pelabuhan Patimban, meskipun di dalamnya terdiri dari berbagai pihak.
"Untuk mengoperasikannya skemanya seperti apa akan melibatkan pihak Jepang ada perusahaan Jepang, ada BUMN, dan swasta. Yang pasti benderanya 1 enggak mungkin 3 perusahaan, yang muncul 1 entah apa bentuk corporatenya apakah pelelangan atau penugasan itu ada aturan mainnya," tutur Bay. (ara/hns)
