Gubernur DKI Akan Berganti, Revisi Perda Toko Modern Tetap Jalan

Jakarta - Peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta sedang direvisi. Aturan tentang penyebaran toko ritel modern di Jakarta ini dibahas Pemerintah Provinsi DKI dengan pihak DPRD.

Nah, bulan ini DKI Jakarta akan punya gubernur dan wakil gubernur baru, apakah pembahasan revisi perda itu tetap jalan?

"Tetap dibahas, tapi pengesahannya kita tunggu gubernur baru," ujar Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).

Baca juga: Revisi Aturan Toko Modern di DKI Dibahas Pemprov dan DPRD

Santoso mengatakan, mesti tetap dibahas, proses revisi Perda toko ritel modern itu tak bisa buru-buru. Sebab, masih perlu pembahasan lebih jauh terhadap sejumlah materi.

"Enggak bisa buru-buru karena ini harus komprehensif kan waktu perda dibuat tahun 2002 belum banyak mini market atau e-Commerce. Kita juga bakal panggil praktisi untuk membahas perda ini," terang Santoso.

Baca juga: Alasan Perda Toko Modern di DKI Direvisi: Minimarket Makin Marak

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov DKI, Sri Haryati menambahkan revisi Perda tersebut sudah dibahas pada badan pembentukan peraturan daerah tingkat eksekutif, dan sudah dijelaskan ke pihak legistlatif.

"Setelah itu tinggal dilanjutkan ke fraksi," jelas Sri.

"Kalau untuk pengesahannya, kapanpun selesainya. Kalau selesai setelah pelantikan gubernur ya ditanda tangani setelah pelantikan. Yang penting pembahasan ini tetap jalan," tutur Sri. (hns/mkj)