Kolaborasi Taksi Online dan Konvesional Harus Jadi Prioritas

Jakarta - Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan final draft aturan taksi online yang sudah disusun dari hasil diskusi dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait. Terlepas dari itu, kolaborasi para pengusaha taksi konvesional dan online harus jadi prioritas.

"Di era kemajuan teknologi informasi ini, sudah waktunya merancang kolaborasi bersama. Bukan waktunya lagi bersaing saling mengalahkan," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2019).

Baca juga: Menhub Buka-bukaan Soal Taksi Online

Hal ini disampaikan Zulkifli menanggapi kembali maraknya pertentangan taksi online dan konvensional. Di sisi lain Kemenhub juga masih menyiapkan peraturan pengganti Permenhub yang dibatalkan MK.

Menurut Zulkifli, baik pekerja taksi konvensional maupun taksi online keduanya membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah.

"Kalau pemerintah melarang salah satunya, gejolak akan terus timbul. Karena itu kolaborasi antar konvensional dan online seharusnya jadi prioritas," ungkapnya.

Zulkifli menjelaskan, kebijakan kolaborasi sudah diterapkan beberapa perusahaan online dan konvensional yang beroperasi di Jakarta.

Baca juga: Bakal Tetap Diatur, Berapa Tarif Taksi Online?

"Di Jakarta sudah ada contoh kolaborasi online dan konvensional yang sepertinya berjalan baik. Silakan diadopsi di aturan Kemenhub untuk dilaksanakan di daerah-daerah lain," tuturnya.

"Aturan Kemenhub harus benar-benar mempertimbangkan kebaikan untuk kedua pihak sekaligus kebaikan masyarakat sebagai konsumen," tutupnya. (ega/hns)