Begini Konsep Padat Karya Cash yang Bakal Diluncurkan Jokowi

Jakarta - Konsep padat karya cash muncul di tengah kondisi konsumsi masyarakat yang tengah menurun. Konsep tersebut sekarang tengah dalam proses finalisasi, ditargetkan bisa realisasikan pada awal 2018.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan, konsep ini akan melibatkan pagu dari beberapa instansi. Di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

Masing-masing instansi melaksanakan program yang nantinya ditangani oleh masyarakat secara langsung.

Upah yang dibayarkan juga bersifat harian, tidak bulanan ataupun menunggu proyek selesai. Sehingga masyarakat yang merupakan pekerja bisa terus menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan utama.

"Dengan cara program-program itu dikelola dengan swadaya, dikerjakan secara padat karya sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, dapat upah, sehingga daya beli masyarakat menguat," ungkap Teten seperti dikutip Selasa (31/10/2017).

Baca juga: Bukan BLT Tapi Padat Karya Cash, Solusi Jokowi Katrol Daya Beli

Khusus untuk dana desa, besarannya diketahui mencapai Rp 60 triliun untuk 2018. Dana tersebut tidak diperbolehkan lagi melibatkan pihak swasta seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Cuma tidak boleh lagi lah ada dana desa yang dikontrakkan kepada perusahaan swasta. Ini harus diswakelola, dikerjakan oleh rakyat desa," jelasnya.

Hingga sekarang, besaran dana yang dicairkan nantinya belum diketahui. Finalisasi masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beserta konsep pengawasannya.

"Nanti kan Kemenkeu juga akan buat suatu sistem akuntabilitasnya, tidak perlu lagi diragukan," kata Teten. (mkj/dnl)