UMP Naik dan Banyaknya Ritel Tutup Buat Pengusaha Dilema

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku dilema terkait dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,71% berlaku pada 1 Januari 2018.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, dilema tersebut lantaran harus dilakukan di saat kinerja sektor ritel nasional tengah di bawah performa. Namun, di satu sisi kenaikan UMP bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

"Berkaitan dengan UMP kami pasti akan berusaha mengikuti, tapi kami mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sektor yang tergerus, apakah mungkin kita ada suatu pembicaraan atau observasi dari nilai yang sudah ditentukan per 1 Januari 2018," kata Roy di Jakarta, Rabu (1/11/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Bos Sogo Buka-bukaan Soal Tutupnya Lotus dan Debenhams

Menurut dia, penerapan kenaikan UMP pada sektor usaha yang tengah maju tidak menjadi persoalan, apalagi rumusan UMP berasal dari pertumbuhan ekonomi ditambah dengan tingkat inflasi.

"Tapi kalau sektor yeng meredup kita pertanyakan kembali, apakah mungkin yang dapat mempertahankan sektor tergerus, jadi kami kembalikan lagi ke pemerintah bagaimana melihat, situasi ini kalau memang ingin direlaksasi kami akan membuka diri diundang untuk menentukan berapa besaran," jelas dia.

Baca juga: Banyak Toserba Tutup, Bos Sogo: Ini Strategi Bisnis

Sementara itu, CEO Sogo Department Store, Handaka Santosa mengatakan, kenaikan UMP sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat.

"Memang ini seperti ayam dan telur, saling terkait, kalau gaji enggak naik daya beli tidak naik, kedua akan ada pengeluaran tambahan," kata Handaka.

Baca juga: BI: Daya Beli Orang Kelas Menengah Bawah Turun

Dengan begitu, maka para pengusaha harus mengikuti aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Kalau itu peraturan harus diikuti, setelah menteri keluarin, harus diikuti keputusan gubernur," tukas Handaka. (mkj/mkj)