Senin, 20 Nov 2017 18:38 WIB
Biaya Pindah Ibu Kota Terlalu Mahal
Foto: detikFoto
Jakarta - Pemerintah sempat mengeluarkan wacana memindahkan ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa. Salah satu lokasi yang banyak diperbincangkan adalah Palangka Raya, di Kalimantan Tengah. Namun seiring berjalannya waktu wacana itu kini tenggelam.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasentiantono, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan wacana tersebut. Sebab ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan bila pemindahan ibu kota benar dilakukan, salah satunya masalah biaya.
"Berapa ongkos memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya? Enggak ada yang tahu karena belum bikin FS (Feasibility Study/studi kelayakan)," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Namun dirinya memperkirakan, pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang tidak sedikit.
"Kalau saya buat benchmark, (misal) Meikarta yang dibuat Lippo. Meikarta itu ongkosnya, kata Pak James (CEO Lippo Group), Rp 278 triliun. Jadi kalau (pindah ibu kota) di Palangka Raya saya berani pastikan ongkosnya lebih mahal, mungkin dua kali lipat. Katakanlah Rp 500 triliun," katanya.
Dirinya mengatakan, dengan perhitungan biaya sebesar itu, pemindahan ibu kota dinilai kurang efektif. Menurutnya, uang sebesar itu akan sayang digunakan bila hanya digunakan di satu titik, akan lebih baik bila dibagi secara merata.
"Tujuan pindah ibu kota apa ke palangakaraya itu apa? Tujuannya kan pemerataan pembangunan. Mana yang kita pilih? Rp 500 triliun disuntik di satu titik, Palangka Raya, atau Rp 500 triliun kita sebar ke mana-mana. Masing-masing dapat Rp 20 triliun misalnya. Jadi menurut saya alasan yang masuk akal adalah Rp 500 triliun untuk satu titik itu terlalu mahal. Lebih baik di banyak titik," jelasnya.
"Bahwa memindah ibu kota itu besar effort-nya (usahanya), ongkosnya juga besar, tapi juga manfaatnya belum tentu. Yang penting Jakarta harus melakukan best effort dulu, jangan belum apa-apa, belum ada best effort langsung menyerah. Pindah ibu kota. Best effort artinya, misalnya MRT-nya dibuat lebih banyak. Itu saya kira akan lebih bermanfaat dari pada langsung pindah ke Kalimantan," pungkasnya. (wdl/wdl)
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, A. Tony Prasentiantono, mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan wacana tersebut. Sebab ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan bila pemindahan ibu kota benar dilakukan, salah satunya masalah biaya.
"Berapa ongkos memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya? Enggak ada yang tahu karena belum bikin FS (Feasibility Study/studi kelayakan)," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (20/11/2017).
"Kalau saya buat benchmark, (misal) Meikarta yang dibuat Lippo. Meikarta itu ongkosnya, kata Pak James (CEO Lippo Group), Rp 278 triliun. Jadi kalau (pindah ibu kota) di Palangka Raya saya berani pastikan ongkosnya lebih mahal, mungkin dua kali lipat. Katakanlah Rp 500 triliun," katanya.
Dirinya mengatakan, dengan perhitungan biaya sebesar itu, pemindahan ibu kota dinilai kurang efektif. Menurutnya, uang sebesar itu akan sayang digunakan bila hanya digunakan di satu titik, akan lebih baik bila dibagi secara merata.
"Tujuan pindah ibu kota apa ke palangakaraya itu apa? Tujuannya kan pemerataan pembangunan. Mana yang kita pilih? Rp 500 triliun disuntik di satu titik, Palangka Raya, atau Rp 500 triliun kita sebar ke mana-mana. Masing-masing dapat Rp 20 triliun misalnya. Jadi menurut saya alasan yang masuk akal adalah Rp 500 triliun untuk satu titik itu terlalu mahal. Lebih baik di banyak titik," jelasnya.
"Bahwa memindah ibu kota itu besar effort-nya (usahanya), ongkosnya juga besar, tapi juga manfaatnya belum tentu. Yang penting Jakarta harus melakukan best effort dulu, jangan belum apa-apa, belum ada best effort langsung menyerah. Pindah ibu kota. Best effort artinya, misalnya MRT-nya dibuat lebih banyak. Itu saya kira akan lebih bermanfaat dari pada langsung pindah ke Kalimantan," pungkasnya. (wdl/wdl)
