Senin, 11 Des 2017 17:05 WIB
Ini Tantangan Pemerintah Berantas Kejahatan Perikanan di RI
Foto: Agus Siswanto/detikcom
Jakarta - Perilaku illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing salah satunya pencurian ikan terbukti merupakan bentuk kejahatan perikanan yang harus diberantas. IUU Fishing merupakan sebuah kejahatan yang saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, dan harus ditindak hukum sesuai dengan kejahatannya masing-masing.
Penindakan hukum terhadap kejahatan yang multi rezim tersebut pun menjadi tantangan dalam memberantas IUU fishing. Penerapan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan lainnya, harus jelas pada setiap tahap penuntutan dan penjatuhan putusannya yang dilakukan di pengadilan perikanan.
"Memang tidak mudah melakukan penindakan lewat tindak pidana multirezim (di pengadilan perikanan). Apakah sistem hukum kita bisa diselesaikan lewat pengadilan multi rezim. Apakah bisa semuanya diselesaikan melalui pengadilan perikanan kita. Ini tantangan bagi kita," kata Perwakilan Mahkamah Agung, Surya Jaya di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Penerapan tindak pidana yang multi rezim pada pengadilan perikanan diperlukan karena modus-modus tindak pidana di bidang perikanan di berbagai wilayah di Indonesia terus berkembang. Meskipun pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan terus dilakukan oleh pemerintah, namun pelaku usaha terus melakukan berbagai modus untuk mengelabui aparat penegak hukum agar tetap dapat melakukan penangkapan ikan.
"Berbagai permasalahan yuridis yang dihadapi khususnya di zone ekonomi eksklusif (ZEE) kita. Antara lain kesulitan menghadirkan atau memproses korporasi yang ada di luar wilayah teritorial Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE. Lalu untuk pengembalian hasil kekayaan yang telah diambil secara ilegal. Lalu ketidakjelasan penentuan titik koordinat, apakah di ZEE, atau di luar atau di laut bebas wilayah perikanan Indonesia," ungkapnya.
Tindak pidana illegal fishing sendiri telah terbukti menjadi hambatan dalam mencapai pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal. Berbagai kerugian atau dampak ditimbulkan dari perilaku tersebut, bahkan hingga ke kedaulatan hukum dan negara.
Sementara itu, wilayah perairan ZEE Indonesia dalam kenyataannya menjadi tujuan tindak pidana illegal fishing. Pelakunya tidak hanya perorangan, tapi juga badan hukum atau korporasi. Tindak pidana kejahatan perikanan juga memiliki dimensi yang luas, sehingga penting agar peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bidang perikanan terus dikembangkan.
(eds/zlf)
Penindakan hukum terhadap kejahatan yang multi rezim tersebut pun menjadi tantangan dalam memberantas IUU fishing. Penerapan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan lainnya, harus jelas pada setiap tahap penuntutan dan penjatuhan putusannya yang dilakukan di pengadilan perikanan.
"Memang tidak mudah melakukan penindakan lewat tindak pidana multirezim (di pengadilan perikanan). Apakah sistem hukum kita bisa diselesaikan lewat pengadilan multi rezim. Apakah bisa semuanya diselesaikan melalui pengadilan perikanan kita. Ini tantangan bagi kita," kata Perwakilan Mahkamah Agung, Surya Jaya di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/12/2017).
"Berbagai permasalahan yuridis yang dihadapi khususnya di zone ekonomi eksklusif (ZEE) kita. Antara lain kesulitan menghadirkan atau memproses korporasi yang ada di luar wilayah teritorial Indonesia yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE. Lalu untuk pengembalian hasil kekayaan yang telah diambil secara ilegal. Lalu ketidakjelasan penentuan titik koordinat, apakah di ZEE, atau di luar atau di laut bebas wilayah perikanan Indonesia," ungkapnya.
Tindak pidana illegal fishing sendiri telah terbukti menjadi hambatan dalam mencapai pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal. Berbagai kerugian atau dampak ditimbulkan dari perilaku tersebut, bahkan hingga ke kedaulatan hukum dan negara.
Sementara itu, wilayah perairan ZEE Indonesia dalam kenyataannya menjadi tujuan tindak pidana illegal fishing. Pelakunya tidak hanya perorangan, tapi juga badan hukum atau korporasi. Tindak pidana kejahatan perikanan juga memiliki dimensi yang luas, sehingga penting agar peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bidang perikanan terus dikembangkan.
(eds/zlf)
