Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 19 Des 2017 15:15 WIB

Jawa Bakal Penuh Sesak, Ini Solusi Sri Mulyani Agar Tak Jadi Petaka

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ardan Adhi Chandra Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Dalam waktu 8 tahun ke depan atau tepat pada 2025, Pulau Jawa diramalkan akan penuh sesak dengan perkotaan akibat dari laju pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang pesat.

Indonesia menjadi negara yang pertumbuhan urbanisasinya tinggi dengan level 4,1% per tahun dibandingkan dengan China yang sebesar 3,8% dan India dengan 3,1%.

Jika laju pertumbuhan urbanisasi tidak ditata dengan baik, maka bukan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian, melainkan hanya akan membuat perkotaan itu dinikmati sebagian kelompok masyarakat, dan bisa juga hanya membuah kumuh.

Menurut Sri Mulyani, pergerakan penduduk dari desa ke kota identik mencari kesempatan agar lebih produktif dari segi perekonomian atau biasa dari kelas bawah meningkat menjadi kelas menengah.

"Tapi tidak semua memberi dampak positif. Kalau tidak didesain dengan baik dia tidak akan inklusif. Justru menimbulkan eksklusif kita yang baik hanya untuk yang kaya. Maka tata kota jadi penting," kata Sri Mulyani saat acara Seminar Urbanisasi di Shangrila Hotel, Jakarta, Selasa (19/12/2017).


Pemerintah, kata Sri Mulyani, mulai memperbaiki tata kelola urbanisasi dengan menyediakan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi fasilitas dasar di setiap daerah.

Selanjutnya, masyarakat juga bisa terlibat dalam menata urbanisasi dengan memberikan hak suaranya kepada para calon pemimpin yang dianggap bisa menyediakan infrastruktur dasar dan juga berat.

"Butuh kepemimpinan di daerah. Sebagian besar dari kewenangan itu didelegasikan ke daerah. Jadi pilih pemimpinan yang baik," ungkap dia.


Selanjutnya, kata Sri Mulyani, pemerintah pusat terus menggunakan instrumen baik keuangan maupun kewenangan untuk mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki ketimpangan dan mengurangi kemiskinan.

Salah satunya melalui dana desa yang jumlah alokasinya mencapai Rp 766 triliun. Dana tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar.

"Misal dana desa banyak dialokasikan untuk desa yang banyak penduduk miskinnya. Atau DAK fisik untuk daerah yang tertinggal untuk pembangunan fisiknya," jelas dia.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah harus dapat memastikan setiap satu rupiah investasi yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat.

"Biaya infrastruktur bisa terjangkau masyarakat dan kalau ada subsidi dia dapat efisiensi subsidi. Itu yang sedang kami lakukan dengan berbagai proyek terutama transport LRT, MRT, daerah mengenai manajemen persampahan," tukas dia. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com