Follow detikFinance
Rabu, 27 Des 2017 13:12 WIB

Di Depan Anies-Sandi, Sri Mulyani Singgung Anggaran Pendidikan DKI

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Hendra Kusuma/detikFinance Foto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih di bawah dari mandatori yang berlaku.

Sesuai mandatori, kata Sri Mulyani, anggaran pendidikan harus 20% dari total anggaran yang diterima. Dia menyebutkan, porsi belanja pendidikan DKI Jakarta pada tahun ini sebesar 8,8%.

"Porsi belanja pendidikan di DKI Jakarta untuk APBD 2017 itu 8,8% jauh di bawah mandat 20%. Saya enggak tahu tadi Pak Sandi bilang kalau APBD sudah banyak dipakai, tapi hitungan saya adalah 8,8%," kata Sri Mulyani di acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dengan kondisi seperti itu, Sri Mulyani mengkhawatirkan program pendidikan yang dirancang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

"Secara konstitusi yang kita khawatirkan adalah tidak ada programnya tapi sudah dapat anggarannya, sifat ini yang harus perlu diperangi, karena ada sifat sudah pasti mendapat porsi 20%, jadi anda tidak perlu membuat program apa-apa, karena sudah dapat anggaran, bahkan karena APBN naik terus, dan APBD juga akan naik mereka akan merasa dapat, enggak ada punishment," papar dia.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pemerintah telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk dana abadi pendidikan yang tujuannya untuk memenuhi mandatori 20% dan programnya tepat.

Dia mencontohkan, Indonesia dengan Vietnam merupakan negara yang sama-sama menggunakan 20% dari APBN-nya untuk sektor pendidikan. Namun jika dilihat dari peringkat dan capaian nilai Programme for Internasional Student Assessment (PISA) masih jauh tertinggal.

"Nilai PISA nya dari Vietnam ada di ranking 10 besar dan Indonesia di 63. Sama-sama belanja 20% tapi menjadi berbeda, ini menggambarkan menjadi penting. Saya betul berharap kita semua karena sejak 10 tahun lalu saya menjadi menteri keuangan gimana 20% mulai mandatori dan harus dilakukan," papar dia.

"Saya selalu mengatakan kalau kita tidak berhasil meningkatkan kualitas human capital kita, maka kita sudah bersalah kepada berbagai hal, salah menghamburkan uang, salah anak cucu kita, dan salah pada sisi hilang kesempatan untuk membangun Indonesia lebih baik. Mohon Pak Anies dan Pak Sandi untuk hal itu saya benar-benar titip," tutup dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed