"Tahun 2017 dari sisi APBN secara khusus menunjukkan kinerja dan realisasi yang sangat positif. Ini dilihat dari semua komponen, pendapatan, belanja dan tingkat defisit APBN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantornya, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Dengan penerimaan negara Rp 1.655,8 triliun dan belanja pemerintah Rp 2.001,6 triliun, maka terjadi defisit anggaran sebesar 2,57% atau di bawah dari yang ditetapkan pemerintah yakni 2,62%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demikian juga dengan keseimbangan primer yang menunjukkan adanya tren yang terus kita kendalikan. Jumlah keseimbangan primer kita Rp 129,3 triliun, jauh lebih kecil dari APBNP yang sebesar Rp 178 triliun. Dengan demikian, APBN kita tetap memiliki daya dorong dan rasio utang kita masih di bawah 30%," sambung dia.
Sri Mulyani menuturkan, penerimaan negara yang sebesar Rp 1.655,8 triliun berasal dari perpajakan Rp 1.339,8 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 308,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp 7,6 triliun.
Sedangkan untuk belanja negara yang sebesar Rp 2.001,6 triliun berasal dari Belanja pemerintah pusat Rp 1.259,6 triliun atau 92,1% dari APBNP, yang terdiri dari belanja K/L Rp 759,6 triliun, belanja non K/L Rp 500,0 triliun.
Lalu realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai 96,8% atau Rp 742,0 triliun, sedangkan untuk dana desa sebesar 99,6% atau Rp 59,8 triliun.
Sedangkan untuk asumsi makro, Sri Muluani menuturkan, bahwa pertumbuhan ekonomi berada di level 5,05%, inflasi berada di 3,61%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0%, harga minyak mentah sebesar US$ 50 per barel, lifting minyak 801 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,12 juta barel per hari setara minyak.
"Tapi ada catatan, kalau penerimaan pajak itu sampai 30 Desember, dan masih ada tambahan Rp 4 triliun yang belum masuk," tukas dia. (ang/ang)