Follow detikFinance
Senin, 15 Jan 2018 18:24 WIB

Soal Beras, KPPU Minta Pemerintah Jangan Cuma Cek Cipinang

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Trio Hamdani/detikFinance Foto: Trio Hamdani/detikFinance
Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyebut pemerintah kekurangan refrensi untuk mengetahui kondisi perberasan di Indonesia. Sejauh ini yang menjadi tolok ukur stok dan harga beras adalah Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Publik sempat dikagetkan oleh harga beras yang perlahan naik. Beras medium naik dari harga eceran tertinggi Rp 9.450 menjadi Rp 12.000 di Pasar Induk Beras Cipinang.

Beras premium juga naik melebihi HET Rp 12.800 menjadi Rp 13.000an. Hal itu diakibatkan stok beras di sana turun drastis.


"Kita di Indonesia dengan luas wilayah yang lebih besar hanya mengandalkan Pasar Induk Beras Cipinang sebagai referensi harga seolah-olah kalau (stok) beras di Pasar Induk Beras Cipinang itu turun seolah-olah seluruh negeri kekurangan beras," kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf dalam FGD di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Padahal, menurut dia faktanya tidak demikian. Sulawesi Selatan kelebihan pasokan beras. Diperkirakan
sampai bulan Maret masuk panen pertama mengalami overstock 2,6 juta ton.

"Tadi teman-teman pelaku usaha mengakui mereka saat ini membeli beras di dua sumber, satu dari Sulawesi Selatan kedua dari Sumatera Selatan," lanjutnya.


Maka itu, pihaknya menyarankan pemerintah untuk memperluas referensi untuk mengetahui kondisi perberasan di Indonesia, tidak hanya Pasar Induk Beras Cipinang.

"Tidak hanya di Cipinang mungkin di Jawa Barat satu pasar induk, di Jawa Timur satu Pasar Induk, di Jawa Tengah satu Pasar Induk, kemudian Sulawesi Selatan satu Pasar Induk dan juga di Sumatera sehingga ini bisa menjadi referensi harga dan ketersediaan beras," tambahnya. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed