.webp)
Budi Karya menjelaskan, pemerintah masih berupaya agar proyek tersebut tak memakan pendanaan hingga Rp 100 triliun. Ada beberapa langkah yang bakal dicoba pemerintah dalam menekan nilai proyek.
"Pertama dengan melibatkan kontraktor nasional. Kedua, menggunakan teknologi dalam negeri," kata Budi Karya di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (29/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, jalur lintasan untuk kereta kencang tidak akan dibangun melayang (elevated) seluruhnya dan menggunakan rel sempit atau narrow gauge. Hal itu dilakukan agar pembiayaan proyek bisa ditekan jadi lebih murah.
"Karena, tadinya mau elevated dari Jakarta ke Surabaya, kan mahal. Elevated itu di bagian-bagian tertentu saja," kata dia.
Budi Karya memastikan proyek ini nantinya tidak akan memberatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Nantinya, selain dari Jepang, akan ada potensi pendanaan masuk dari pihak swasta dari negara lainnya.
"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya.
Dengan begitu, maka nilai proyek ini diharapkan bisa ditekan menjadi Rp 80 triliun atau paling mahal sebesar Rp 90 triliun.
"Kalau feeling saya, maksimal Rp 90 triliun. Harapan kita di bawah Rp 80 triliun. Ini kita cari suatu angka yang baik dengan yang saya sampaikan tadi," tutur Budi Karya.
Otoritas pembiayaan
Selain itu, pemerintah berencana membentuk suatu otoritas khusus untuk mengelola serta menerima pendanaan dari proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya yang didapat dari pihak Jepang.
"Nanti ditanya kepada Pak Luhut. Itu akan dibangun semacam otoritas, otoritas itulah yang akan menerima pinjaman dan yang berperan dalam pekerjaan-pekerjaan itu," jelas Budi Karya.
Dia menjelaskan ada potensi dari negara-negara selain Jepang yang akan ikut untuk mendanai proyek tersebut. Hal itu agar tidak memberatkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya.
Dari sana, pemerintah Indonesia akan membentuk otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek kereta kencang.
Menurut Budi Karya, konsep tentang badan otoritas tersebut masih sangat baru. Dirinya sendiri pun belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha.
"Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset," katanya. (hns/hns)
