Follow detikFinance
Rabu, 31 Jan 2018 19:48 WIB

Jokowi dan Menteri Rapat 3 Jam Bahas Investasi, Ini Hasilnya

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Muhammad Iqbal Foto: Muhammad Iqbal
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh menteri kabinet kerja untuk melakukan penyederhanaan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas (ratas) mengenai peningkatan investasi dan peningkatan ekspor di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Rapat dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB. Usai rapat, pemerintah menjelaskan juga mengenai pemangkasan barang lartas.

"Kami menyampaikan, dua ratas yang tadi dilakukan, yang berkaitan dengan investasi dan ekspor, Presiden telah memerintahkan kepada seluruh menteri. Intinya adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor," kata Pramono.


Dia menyebutkan, penyederhanaan yang diperintahkan Presiden Jokowi dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang membuat Indonesia tidak fleksibel dalam hal investasi maupun ekspor.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelesaikan Free Trade Agreement (FTA) dan Preferential Trade Agreement (PTA), terutama dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

"Kita menyadari banyak keluhan yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing. Yang sekarang ini masih berbelit-belit, dan Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, teknis ada di (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Perindustrian, (Kementerian) Pertanian, KKP dan sebagainya, (Kementerian) ESDM untuk disederhanakan. Diberikan waktu dua minggu, kalau tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengatur itu," jelas dia.


"Karena memang sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit investasi sudah tidak zamannya lagi kita mempersulit orang yang akan bekerja di negeri ini, tetapi memang tentunya, tenaga kerja asing yang diberikan ini adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan juga yang dibutuhkan. Bukan tenaga asing yang di lapangan. Terutama untuk level manajemen, level direksi, dan sebagainya. Itulah yang diputuskan dalam rapat terbatas kita tadi. Walaupun fase of bisnis kita membaik, pada level interest kita juga baik, tapi Presiden masih merasa ini masih bisa diperbaiki bisa ditingkatkan," sambung dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam dua minggu akan memenuhi permintaan orang nomor satu di Indonesia itu.

"Memang ini kita sudah mulai tahu persisnya apa soalnya, jadi ini ternayata selain proses di Kemenaker," kata Darmin.


Dia menyebutkan, tenaga kerja yang banyak dibutuhkan adalah seperti halnya di sektor digital ekonomi alias e-commerce yang masih kurang ahli coding dan programmer.

"Kita ada programnya untuk pendidikan, ada, bahkan termasuk guru instruktur untuk vokasi di bidang itu juga termasuk yang kita beri kemudahan untuk masuk karena kalau kita hanya mengandalkan guru kita saja itu tidak cukup juga. Harus gurunya kita permudah masuk sehingga yang mengajar guru-guru kita itu sudah ada yang ahlinya," jelas dia.

Jika tidak selesai dalam waktu dua minggu, kata Darmin, maka presiden akan menerbitkan aturan terkait hal itu dalam bentuk Perpres.

"Artinya, presiden bilang kalau dalam 2 minggu enggak selesai juga itu urusan kemudahan izin masuknya tenaga ahli asing, kalau itu tidak dibereskan dua minggu, akan keluar Perpres memberi kemudahannya. Artinya, di-over rule kewenangan Menteri Tenaga Kerjanya. Pasti Menteri Tenaga Kerjanya berjuang keras dong," tutup Darmin. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed