.webp)
Menurut Luhut, semua ada aturan mainnya, termasuk profesi sebagai pengemudi taksi online. Jadi mereka tidak bisa bekerja semaunya.
"Ya, kan semua ada aturan. Kita harus ikutin aturan juga dong. Nggak boleh dong semua nggak ada aturan. Kalau bebas-bebas aja nanti gimana. Ya kan mesti ada aturan," kata Luhut ditemui di kantornya, Rabu (14/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut sendiri heran, kenapa sopir masih saja demo menolak aturan taksi online tersebut. Padahal, aturan dibuat untuk menjaga kepentingan antara pihak. Jadi tidak bisa hanya mementingkan kemauan sendiri.
"Ini yang saya kadang-kadang heran, dan aturan itu tidak mesti maunya kamu saja dong. Kan kita melihat juga yang non online (taksi konvensional). Kalau sekarang, nanti menangin kamu, bebas-bebas, nanti yang non online marah," sebutnya.
Oleh karenanya, pemerintah harus membuat aturan yang menjangkau kepentingan bersama. Dalam hal ini, Luhut memastikan pemerintah tidak memihak salah satu kepentingan.
"Pemerintah tidak akan berpihak ke siapa-siapa. Pasti melihat kepentingan semua pihak, pengguna (taksi online), non online, kepentingan online (profesi taksi online), gitu saja," tambahnya.
Seperti diketahui, sebanyak lima orang perwakilan Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) diundang masuk ke dalam Istana Negara. Mereka pun telah selesai menyampaikan aspirasinya menolak Permenhub 108.
Mereka keluar didampingi Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, serta Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani.
Eko pun meminta masa Aliando untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi demo.
"Jadi Anda saya mohon untuk hari ini bisa pulang dan kemudian percayakan pada perwakilan yang tadi. Biar disampaikan apa yang terjadi di sana, karena prosesnya akan kami ikuti. Terimakasih," tuturnya.
Seperti diketahui, para driver menolak aturan itu karena memberatkan. Poin-poin yang masih memberatkan driver taksi online ini antaranya soal pembentukan koperasi yang dinilai akan memakan waktu dan biaya. Selain itu, pembuatan SIM A Umum, dan Uji KIR juga memberatkan mereka. (zlf/zlf)
