Rencana itu tentu disambut baik oleh para pelaku industri e-commerce. Namun CEO Bukalapak Achmad Zaky meragukan hal tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana cara pemerintah memajaki transaksi online di media sosial.
"Saya juga kurang yakin pemerintah bisa. Bagaimana cara mengatur (pajak) sosmed itu perlu dijawab dulu oleh pemerintah," tuturnya saat dihubungi detikFinance, Selasa (20/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya sistem kami cukup mudah untuk dikoneksikan (dengan sistem Ditjen Pajak). Jadi kalau kita teknis perpajakannya enggak ada masalah," tambahnya.
Meski begitu, Zaky berharap agar pemerintah bisa berlaku adil terhadap semua pelaku usaha baik itu online maupun offline. Dia berharap pemerintah bisa mendukung e-commerce yang sebenarnya baru saja berkembang di Indonesia.
"Kami berharap intinya yang penting adil. Itu yang kami harapkan," tegasnya.