Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 06 Mar 2018 21:38 WIB

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Tenaga Kerja Asing Mudah Masuk RI

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Tenaga Kerja Asing (Infografis: Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Pemerintah sepakat untuk membuat peraturan presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum tentang tenaga kerja asing (TKA) khusus yang bakal bekerja di Indonesia.

Hal itu juga menjadi keputusan usai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan perpres yang akan diterbitkan ini akan menyelaraskan aturan mengenai TKA yang selama ini masih dianggap berbelit.

"Iya perpres, nah kalau itu tanya seskab aja, tanya seskab aja deh, diselaraskan, tergantung isinya gimana kalau di SDM ya sama Dikbud," kata Hanif.


Beleid ini juga akan menata kembali proses perizinan hingga pengawasan terkait TKA khusus. Di mana jenis pekerjaan yang dimaksud belum ada di tanah air.

"Intinya semua akan ditata dengan prinsip dasar, yang pada dasarnya boleh masuk harus dipermudah, yang tidak boleh masuk, misalnya pekerja kasar enggak bisa masuk, jangan sampai terbalik-balik. Maka ini ditata secara keseluruhan, untuk meningkatkan kualitas dari perizinan kita bisa lebih cepat, lebih responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk munculnya jenis pekerjaan baru," kata dia.


Lebih lanjut Hanif menyebutkan rekomendasi mengenai aturan perizinan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang dianggap tidak perlu juga akan dipangkas.

"Pada dasarnya diantara soal rekomendasi nantinya akan dihilangkan, selama ini rekomendasi masih cukup lama, intinya bahwa persoalan TKA perizinan akan ditata biar lebih cepat, lebih baik, tetap skema pengendaliannya jelas, izin dibuat mudah kemudian pengawasan diperkuat," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rekomendasi mengenai proses perizinan nantinya akan berada di Kementerian Ketenagakerjaan saja. Hal itu juga berlaku untuk pengajuan TKA yang diajukan oleh perusahaan.

"Prosedur yang tadinya harus pakai rekomendasi teknis dari lembaga, itu kita hilangin saja, biar di Ketenagakerjaan saja," kata Darmin.


Menurut Darmin, penggunaan TKA khusus ini juga memang dibutuhkan seiring dengan berkembangnya zaman. Apalagi di Indonesia belum banyak tersedia tenaga ahli, sebut saja di sektor e-commerce untuk posisi ahli programer. Sehingga perlu untuk dimudahkan proses perizinannya.

"Kita memang perlu, dan memang banyak yang mengeluh, memang nggak bisa, karena kita mengurusi ini lama, apalagi mengurusi proyek strategis nasional," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan Perpres ini juga akan mempermudah proses pemanfaatan seperti dosen atau profesor asing.

"Kalau kita adalah dosen atau profesor asing masuk di dalam negeri maka pengaturannya di dalam peraturan TKA harus ada kemudahan yang jelas, mahasiswa juga," kata Nasir.

"Kami punya mahasiswa sampai sekarang mahasiswa asing itu menjadi masalah, masalah visanya itu," tambah dia. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com