Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 23 Mar 2018 20:20 WIB

Kalteng Ingin Batanjung dan Bahaur Masuk Inpres KEK

Muhammad Idris - detikFinance
Foto: Dok Pemprov Kalteng Foto: Dok Pemprov Kalteng
Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkeinginan agar kawasan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas dan Pelabuhan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan masuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan, Batanjung kawasan strategis dimana pelabuhan ini pernah direncanakan sebagai muara dari rel kereta api yang membawa sumber daya alam Kalteng dari sumber tambang. Demikian pula tak kalah strategisnya pelabuhan Bahaur.


Dengan ditetapkannya KEK oleh pemerintah pusat, maka kawasan itu akan dipayungi dengan instruksi presiden (Inpres). Sebagai konsekuensi, otomatis pembangunannya ditopang APBN.

"Kalteng mengusulkan kawasan pelabuhan itu sebagai KEK. Penetapannya adalah kewenangan pusat melalui Inpres. Dengan keluarnya Inpres, maka menjadi bagian proyek strategis nasional atau prioritas pembangunan akan fokus ke sana," tutur Gubernur, Jumat (23/3/2018).

Dengan penetapan kawasan pelabuhan tersebut sebagai KEK, ia berharap perekonomian Kalteng semakin maju. Batanjung dan Bahaur akan menjadi kombinasi pelabuhan pintu gerbang tol laut sisi timur di Kalimantan.

Pelabuhan Batanjung, sambung Sugianto, dimaksimalkan untuk pelabuhan khusus barang, sedangkan Pelabuhan Bahaur, diproyeksikan untuk pelabuhan bongkar muat barang maupun manusia karena menggunakan konsep Roll On Roll Off (RORO).


Saat ini pelabuhan Batanjung sebenarnya sudah layak operasi. Hanya saja akses jalan darat menuju pelabuhan tidak memadai, akhirnya belum bisa fungsional. Total panjang jalan menuju pelabuhan itu mencapai 52 Km.

Sedangkan kondisi faktual saat ini, yang sudah fungsional hanya sepanjang 1 Km yang itu pun masih sebatas pengerasan jalan. Sisanya, belum semua dibebaskan sehingga tidak mungkin cepat digarap.

"Yang sudah dibebaskan hanya sepanjang 10 Km saja. Karena itulah, ini perlu dukungan dari APBN dan itu sudah diusulkan. Begitu akses ini terbuka dan fungsional, maka distribusi kebutuhan harga pokok mudah dan murah karena jarak lebih dekat," tutupnya. (ega/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com