Follow detikFinance
Jumat, 20 Apr 2018 20:36 WIB

Pemerintah Percepat Negosiasi Kerja Sama Ekonomi dengan Australia

Noval Dhwinuari Antony - detikFinance
Menko Perekonomian Darmin Nasution/Foto: Ardan Adhi Chandra Menko Perekonomian Darmin Nasution/Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Pemerintah segera mempercepat perundingan untuk menindaklanjuti kerja sama ekonomi dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Salah satunya Indonesia-Australia CEPA.

"Tadi itu rapat untuk mempercepat penyelesaian internal. Kita melakukan perundingan untuk kerjasama ekonomi internasional. Ada Indonesia-Australia, namanya Indonesia-Australia CEPA. Itu memang jadwalnya paling lambat akhir tahun ini harus selesai," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (JK) di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).


Darmin mengatakan masih ada perbedaan antar kementerian terkait pembahasan CEPA. Sebagai informasi, dalam sidang kabinet sebelumnya, Wapres JK telah dipercaya menengahi persoalan tersebut agar segera tuntas.

"Tadi itu banyak kemajuan, artinya dengan Australia sudah cukup jauh pembahasannya tadi. Indonesia dengan Australia perundingannya itu dari pembicaraan, tadi mungkin kemajuannya sudah sangat jauh. Sudah sangat detail sudah bicara 2,5% atau 5%, sudah mulai gitu," jelasnya.

Selain IA-CEPA, kerjasama ekonomi internasional lainnya yang dibahas terkait Indonesia-Uni Eropa. Ada juga perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang disebut kerjasama Comprehensive Economic Partnership (RCEP).


"Antara ASEAN dengan beberapa negara, enam negara. India, China, Jepang, Korsel, Australia, New Zealand. Ini negara besar semua. Bayangkan kita dengan ASEAN saja belum sepenuhnya sama, dan ini akan bergabung berunding dengan masing-masing enam negara yang besar itu dan itu mungkin kerjasama ekonomi yang paling besar di dunia karena menyangkut 48% penduduk dunia," jelas Darmin.

"Ini juga perlu cepat selesai karena ini sudah lama dan Indonesia itu adalah inisiator dari tahun 2012. Itu sebabnya perlu sekali ada upaya mempercepat supaya sepakat di dalam dulu habis itu dengan ASEAN, habis itu masing-masing Asean menghadapi negara itu," lanjut Darmin.

Pemerintah juga akan segera menyelesaikan perjanjian FTA dengan Swiss dan Norwegia. "Jadi ada banyak yang dibicarakan tadi," tuturnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan ada kepentingan yang lebih besar dalam upaya pemerintah mempercepat beberapa kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama tersebut harus membawa kepentingan nasional yang memberikan benefit.

"Apa kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional, apa benefitnya. Kami juga menggambarkan bahwa kalau ini ditandatangani maka dari analisa yang juga sudah kita buat, memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kita," tutur Enggartiasto di kantor Wapres.

Pertimbangan lainnya dalam kerjasama tersebut adalah menjaga industri dalam negeri. Enggartiasto mengatakan ada batasan-batasan yang diberlakukan jika kerjasama tersebut dijalankan.

"Maka kapan mulai diberlakukan, ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Itu masing-masing kita sudah sepakati. Kalau dengan Aussie (Australia) kita 90 persen, itu teksnya itu sudah bisa selesai. Memang tinggal ada beberapa saja, dan dalam minggu depan tim negosiasi akan duduk, kemudian kita akan kita harus finalize tim negosiasi itu," jelasnya.

"Di akhir bulan ini dan kalau ada yang tersisa, tadi juga saya laporkan bahwa saya dengan Mendag Aussie akan duduk bersama, sebelumnya tentu kami akan laporkan ke pimpinan kita masing-masing, dalam hal ini Pak Wapres, yang mendapatkan tugas dari Presiden untuk menangani ini," sambung pria yang akrab disapa Enggar itu. (nvl/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed