BPKH Bakal Investasi Layanan Haji di Arab dan Infrastruktur RI

BPKH Bakal Investasi Layanan Haji di Arab dan Infrastruktur RI

Andhika Prasetia - detikFinance
Kamis, 26 Apr 2018 18:50 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana untuk melakukan investasi di Tanah Suci Arab Saudi dengan menggunakan dana kelolaannya yang mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan investasi yang bakal dilakukan adalah dengan membangun akomodasi untuk para masyarakat Indonesia di Arab Saudi.

"Tadi juga disampaikan akan dikembangkan dengan penggusaha di Saudi Arabia untuk membangun akomodasi di sana, kemudian juga membangun katering yang lebih baik, yang juga harganya bisa lebih bersaing," kata Lukman di Istana Bogor, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan dana haji yang dikelola BPKH dalam jangka panjang akan diinvestasikan untuk layanan penyelenggaraan haji.

Dia menyebut dana haji yang dikelola oleh BPKH juga sebagiannya akan diinvestasikan di Indonesia untuk infrastruktur.

"Tentu kami prinsipnya mendukung program-program Kementerian Agama dalam rangka peningkatan pelayanan ibadah haji, nah program investasi itu ada dua, satu investasi di Arab Saudi, dan investasi di Indonesia," jelas Anggito.



Anggito menjelaskan investasi yang bakal dilakukan untuk pemesanan hotel, makanan, dan transportasi baik penerbangan maupun pada saat menunaikan ibadah haji. Diharapkan, realisasi investasi pada 2019.

"Jadi orientasi kami di situ, tapi seluruh upaya kita investasi itu pada prinsipnya adalah mendukung penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama," ungkap dia.

Sedangkan investasi di Indonesia, kata Anggito, dana haji yang dikelola akan diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Untuk hal ini, Anggito masih menunggu laporan dari Kementerian PPN/Bappenas terkait daftar proyek infrastruktur yang menggunakan skema PINA. Hanya saja, mengenai porsi investasinya belum ditetapkan, baik yang di Arab Saudi maupun di PINA.

"Belum bisa ditetapkan sekarang karena ini masih berjalan prosesnya," ungkap dia.

(Hendra Kusuma/eds)

Hide Ads