Follow detikFinance
Senin, 30 Apr 2018 17:54 WIB

Kalla Group di Proyek yang Dibicarakan Rini dan Bos PLN

Noval Dhwinuari Antony - detikFinance
Foto: Noval Dwhinuari Anthony/ detikcom Foto: Noval Dwhinuari Anthony/ detikcom
Jakarta - Perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bocor di sosial media. Dalam rekaman tersebut, Rini dan Sofyan membicarakan proyek LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas (BSM).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa proyek tersebut dimulai di 2013, atau sebelum dirinya menjadi Wapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Proyek ini digagas oleh perusahaan yang dimiliki Kalla Group yang rencananya dikerjasamakan dengan PT Pertamina (Persero).

"Iya, itu proyek dimulai tahun 2013, sebelum saya jadi Wapres. Jadi itu proyek murni swasta," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).


JK menjelaskan, nama Ari Soemarno yang disebut dalam percakapan terkait dengan diskusi perkiraan defisit gas di Jawa Barat pada 2021 mendatang. Proyek infrastruktur Terminal Regasifikasi LNG ini akan dibangun dengan tingkat keandalan yang tinggi serta kompetitif dibanding dengan terminal yang ada di Indonesia dan di regional.

"Ini untuk menjelaskan juga kenapa ada Pak Ari di situ? Karena ada begini, pada tahun 2013 itu kita diskusi, ada masalah yang akan terjadi tahun 2020/2021, yaitu gas di sekitar Jawa Barat ini habis," kata JK.

Proyek Terminal Regasifikasi LNG Darat dengan investasi sekitar Rp 10 triliun ini sepenuhnya akan dibiayai oleh pemenuhan modal pemegang saham serta pinjaman dari Lembaga Keuangan Jepang, yang terdiri dari Lembaga Keuangan Pemerintah Jepang dan Perbankan Jepang.

Namun, proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

JK menambahkan, diperlukan fasilitas regasifikasi untuk mendistribusikan gas dari lokasi proyek ke Jawa Barat. Selain itu, juga ada pertimbangan menggunakan terminal apung alias floating terminal untuk mendistribusikan gas.

"Tapi floating terminal itu ongkosnya mahal. Coba cek sama mereka, US$ 3 per mmbtu, ini setengahnya dan lebih terjamin. Jadi pembicaraan itu, saya tau betul itu tidak ada membicarakan fee, unsur mengatur PP-nya tadi itu," tutur JK.


JK menjelaskan, nama Ari disebut karena ia ahli soal gas dan menjadi tim ahli, sehingga tidak ada pembahasan mengenai fee proyek.

"Di mana pemerintah dalam hal ini BUMN berapa sahamnya, bukan berapa yang didapatnya Bu Rini. Ada Pak Ari, karena Pak Ari yang ahli soal gas. Sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya dan waktu itu Rini belum jadi menteri, jadi tidak ada hubungannya," ujar JK. (nvl/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed