Rp 855 Miliar, Anggaran Pertemuan IMF-World Bank di Bali

Rp 855 Miliar, Anggaran Pertemuan IMF-World Bank di Bali

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Sabtu, 12 Mei 2018 09:00 WIB
Rp 855 Miliar, Anggaran Pertemuan IMF-World Bank di Bali
Foto: Rachman Haryanto

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menjadi tuan rumah dalam pertemuan IMF-World Bank di Bali pada Oktober 2018. Masalah anggaran tersebut sempat heboh di media sosial terkait isu pembengkakan.

Ketua Pelaksana Harian pertemuan IMF-World Bank, Susiwijiono, menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 855,5 miliar. Anggaran tersebut merupakan jumlah pagu yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 2017 dan 2018.

"Alokasi anggaran dari Kemenkeu itu sudah diputuskan bulan Februari-Maret 2017, itu multiyears 2017 dan 2018. Secara umum, realisasi uangnya, pagu yang sudah kita tetapkan di Maret 2017, untuk tahun 2017 alokasinya itu Rp 45,4 miliar. Lalu 2018, kita alokasikan Rp 810,1 miliar. Sehingga, pagu alokasi untuk multiyears, untuk 2017 dan 2018 kira-kira totalnya adalah Rp 855,5 miliar," kata Susiwijono di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, pemerintah telah melakukan berbagai kontrak untuk pelaksanaan annual meeting IMF tersebut. Di 2017, pemerintah telah melakukan kontrak dan realisasi sebesar Rp 10,4 miliar dari pagu 2017 yang sebesar Rp 45,4 miliar.

Sedangkan khusus untuk 2018, pemerintah telah melakukan kontrak persiapan sebesar Rp 556 miliar, dari total pagu 2018 yang sebesar Rp 810 miliar.

Susiwijono juga menjelaskan berbagai anggaran untuk persiapan tersebut pada dasarnya akan kembali lagi ke negara, sebab pemerintah hanya sekadar menanggung persiapan untuk para tamu yang hadir, dan bukan membayar keperluan tamu.

"Misalkan hotel, mereka akan bayar sendiri, kita hanya booking saja untuk pesan hotel. Office, kami siapkan 650 jadi office di Nusa Dua. Jadi kalau dilihat, ada beberapa hotel di situ, kita tutup satu bulan, kita sulap jadi office, itu yang kita sewa pada mereka. Mereka bayar ke pemerintah Indonesia, jadi masuk ke PNBP. Jadi, hotel, venue, office," jelasnya.

Hide Ads