Pemerintah sendiri telah berusaha menyediakan pilihan jalur logistik lain selain darat, di antaranya melalui jalur kereta api dan kapal laut. Namun kedua jalur alternatif ini kurang diminati oleh pengusaha.
Untuk jalur kereta, pilihannya kurang diminati lantaran membutuhkan biaya 1,5 kali jalur darat. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan dibebankannya pajak kepada barang sebesar 10% membuat jalur ini kurang diminati oleh pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terbukti dari realisasi jumlah angkutan barang yang menggunakan kereta pada tahun lalu. PT Kereta Api Indonesia mencatat realisasi jumlah angkutan barang sepanjang 2017 tidak tercapai, di mana dari target 39,9 juta terealisasi cuma 36 juta.
Sementara untuk jalur kapal laut, sejak akhir 2017 pemerintah telah menyiapkan kapal roro jarak jauh untuk rute Jakarta-Surabaya yang disubsidi untuk mengurangi beban jalan Pantura. Namun jalur ini juga kurang diminati lantaran terbentur oleh kendala non teknis seperti biaya retribusi yang membebani biaya logistik.
"Implementasinya long distance ferry nggak terlalu banyak, tapi minimal mengurangi beban. Karena sekarang kita masih coba menawarkan ke masyarakat, responsnya seperti apa," katanya.
"Responsnya cukup bagus, tapi ada permasalahan non teknis semacam biaya retribusi yang agak tinggi di Tanjung Priok. Mungkin saya harus berhitung kembali apakah mungkin bisa di Tanjung Priok biaya retribusinya diturunkan. Soalnya kalau dengan kondisi sekarang, masuk itu cukup besar biaya, jadi pengaruhnya cukup besar untuk subsidi yang diberikan ke pemilik kapal roro itu sendiri," tambahnya.