Follow detikFinance
Sabtu, 26 Mei 2018 08:00 WIB

Malaysia Potong Gaji Menteri Demi Kurangi Utang, RI Perlu Ikuti?

Hendra Kusuma - detikFinance
Halaman 1 dari 5
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia per April 2018 mencapai Rp 4.180,61 triliun, lebih tinggi dari Maret yang sebesar Rp 4.136 triliun. Pemerintah pun terus berupaya melunasi utang tersebut.

Sementara itu di negara tetangga, Malaysia, Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad di awal pemerintahannya membuat gebrakan yang jadi sorotan publik. Dia mengumumkan memangkas gaji menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit.

Tak tanggung-tanggung, Mahathir memangkas 10% gaji dari masing-masing menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah.


"Saya sudah diberitahu bahwa utang kita sebenarnya 1 triliun Ringgit, tetapi hari ini kita bisa mempelajari dan mencari cara untuk mengurangi utang ini. Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.

"Ini telah menjadi praktik saya. Saya juga melakukan hal yang sama ketika saya menjadi perdana menteri pada tahun 1981," lanjut Mahathir seperti dilansir media Malaysia, The Star, Rabu (23/5/2018).


Sebagai informasi, Berdasarkan data APBN Kita, total utang pemerintah per April 2018 sebesar Rp 4.180,61 triliun lebih tinggi 13,99% dibandingkan periode yang sama di 2017 sebesar Rp 3.667,41 triliun.

Angka Rp 4.180,61 triliun ini berasal dari pinjaman sebesar Rp 773,47 triliun atau 17,50% dari total. Adapun pinjaman tersebut berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,91 triliun yang terdiri dari bilateral Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, komersial Rp 43,66 triliun, suppliers Rp 1,19 triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun.


Selanjutnya, utang pemerintah yang berasal dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.407,14 triliun. Di mana yang berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.427,76 triliun. Denominasi valas sebesar Rp 979,38 triliun.

Nah, bagaimana dengan pemerintah Indonesia yang utangnya mencapai Rp 4.180,61 triliun, perlukah Presiden Joko Widodo mengadopsi cara PM Mahathir mengurangi utang? Simak selengkapnya di sini:

(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed