Senin, 04 Jun 2018 07:30 WIB
Pemerintah Diminta Serius Tangani Macet di Tanjung Priok
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mendesak Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR serta pihak terkait seperti Korlantas Polri segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, khususnya NPCT yang terjadi hampir sepanjang hari.
"Kemacetan parah itu harus segera diatasi guna menghindari kerugian yang makin besar," kata Ivan, Senin (4/6/2018).
Akibat kemacetan parah yang hampir tak kenal waktu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, lanjut dia, membuat kerugian cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha logistik nasional.
"Waktu tempuh ke pelabuhan menjadi lama, biaya operasonal tinggi terutama biaya BBM dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada harga barang yang naik pula," jelas Ivan lagi.
Jika kondisi ini tak segera diatasi, dikhawatirkan memicu ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak termasuk rakyat sebagai konsumen akhir.
"Jika biaya transportasi mahal, harga barang dan jasa ikut terdongkrak naik. Akibatnya akan memukul daya beli rakyat," papar Ivan.
Oleh karena itu, harap Ivan, berharap Pemerintah harus hadir dan membantu mengurai masalah ini khususnya kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selama ini, lebih dari 50% komoditas ekspor impor nasional dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
"Bisa dibayangkan dampaknya kalau di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia terus dilanda kemacetan parah," tambah Ivan.
Kadep Angkutan Barang dan Multimoda DPP Organda Kusuma Natali menambahkan, pihaknya tengah mengejar target pengiriman barang ke pelabuhan atau sebaliknya mengirimkan bahan baku ke industri.
"Sebelum Lebaran dan truk tiga sumbu atau lebih dilarang beroperasi, semua komoditas ekspor sudah sampai pelabuhan," kata Kusuma.
Target pengiriman barang menjelang libur panjang Lebaran dikhawatirkan tak tercapai jika jalanan macet begitu.
Akibatnya membuat ekonomi biaya tinggi. "Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai bangsa akan rugi," (dna/dna)
"Kemacetan parah itu harus segera diatasi guna menghindari kerugian yang makin besar," kata Ivan, Senin (4/6/2018).
Akibat kemacetan parah yang hampir tak kenal waktu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, lanjut dia, membuat kerugian cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha logistik nasional.
Jika kondisi ini tak segera diatasi, dikhawatirkan memicu ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak termasuk rakyat sebagai konsumen akhir.
"Jika biaya transportasi mahal, harga barang dan jasa ikut terdongkrak naik. Akibatnya akan memukul daya beli rakyat," papar Ivan.
Oleh karena itu, harap Ivan, berharap Pemerintah harus hadir dan membantu mengurai masalah ini khususnya kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selama ini, lebih dari 50% komoditas ekspor impor nasional dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
"Bisa dibayangkan dampaknya kalau di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia terus dilanda kemacetan parah," tambah Ivan.
Kadep Angkutan Barang dan Multimoda DPP Organda Kusuma Natali menambahkan, pihaknya tengah mengejar target pengiriman barang ke pelabuhan atau sebaliknya mengirimkan bahan baku ke industri.
"Sebelum Lebaran dan truk tiga sumbu atau lebih dilarang beroperasi, semua komoditas ekspor sudah sampai pelabuhan," kata Kusuma.
Target pengiriman barang menjelang libur panjang Lebaran dikhawatirkan tak tercapai jika jalanan macet begitu.
Akibatnya membuat ekonomi biaya tinggi. "Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai bangsa akan rugi," (dna/dna)
