Butuh Rp 16 T, Holding PTPN Bidik Pembiayaan Tanpa Bebani APBN

Butuh Rp 16 T, Holding PTPN Bidik Pembiayaan Tanpa Bebani APBN

Trio Hamdani - detikFinance
Jumat, 08 Jun 2018 16:17 WIB
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - PINA Center for Private Investment (PINA Center) Kementerian PPN/Bappenas dan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU). MoU mengenai kerja sama fasilitas pembiayaan investasi non anggaran pemerintah.
Holding Perkebunan ini menjajaki skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang difasilitasi PINA Center. Dengan cara ini, maka perusahaan bisa meraih pendanaan tanpa membebani keuangan negara alias APBN.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTPN Holding Dolly P. Pulungan dengan CEO PINA Center Eko Putro Adijayanto. MoU disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro.


Dolly menyampaikan, pihaknya dalam jangka pendek membutuhkan dana sekitar Rp 16 triliun, salah satunya untuk pembangunan pabrik. Oleh karenanya perusahaan menggandeng Pina Center untuk mencari pendanaan alternatif, yakni creative financing.
"PTPN III, akan investasi dalam 1-2 tahun ini Rp 16 triliun untuk pembangunan pabrik minyak goreng, pabrik ban roda dua, pabrik bio etanol. Itu rencana jangka pendek kita," katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Total ada 4 pabrik yang akan dibangun perusahaan di tahun ini. Pabrik tersebut untuk mengolah produk hulu perusahaan menjadi produk hilir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pabrik etanol itu dalam tahun ini ada dua, pabrik ban satu, terus minyak goreng satu," sebutnya.
Dalam acara yang sama, Kepala Bappenas mendorong agar investasi yang nantinya diperoleh perusahaan dengan skema creative financing bisa meningkatkan hilirisasi produk PTPN.

"Baru saja kita saksikan penandatanganan MoU antara PTPN III dengan Pina, untuk perkuat equity PTPN III dalam rangka investasi. Rencananya nanti hasil investasi akan difokuskan pengembangan downstream (hilirisasi) hasil perkebunan," tambahnya.

Bambang melanjutkan, dengan adanya alternatif pembiayaan ini, maka BUMN bisa tidak terus bergantung dengan bantuan pemerintah.

"Dengan banyaknya instrumen, makin terbuka ruang untuk mendorong alternatif financing tidak lagi dari bank, apalagi penyertaan modal pemerintah. Tapi coba mencari dari market. Pina siap fasilitasi keinginan tersebut," tambahnya. (dna/dna)

Hide Ads