Follow detikFinance
Jumat, 13 Jul 2018 10:24 WIB

Pemanfaatan Kawasan Daerah Butuh Sinergi Pemerintah Swasta

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Pool Foto: Pool
Jakarta - Hingga saat ini, realisasi investasi di tanah air masih terkendala masalah pemanfaatan lahan di daerah. Salah satunya seperti Perda Zonasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum rampung.

Perda Zonasi Bangka Belitung hingga saat ini belum jelas kepastiannya. Pihak pemerintah daerah belum mau mengesahkan perda tersebut karena pasal tambang laut di zonasi 0-2 mil perairan Belitung Timur, dihapuskan dari draf raperda.

Di sisi lain, ada perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha penambangan (IUP) di zonasi laut tersebut.


Dalam kesempatan lain, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman pernah menyatakan, dirinya tidak pernah berniat untuk membuat masalah Perda Zonasi mangkrak. Hanya saja ia keberatan jika harus mencabut aturan yang sudah ditetapkan negara sebelumnya.

"Sangat Siap! Masalahnya, sejauh mana dukungan pusat? Sekarang kita bicara soal zonasi laut. Tata ruang nasional sudah menetapkan Babel sebagai wilayah pertambangan. Lalu, turunlah ke tata ruang provinsi, bikin tata ruang lagi untuk laut. Tapi kan dulunya sudah ada izin-izin. Masa saya harus mencabut? Ini negara resmi lho. Saya ga mau mencabutnya," tegas Erzaldi saat ditemui di Pangkalpinang, beberapa waktu lalu.

Wilayah 0-2 mil laut, lanjutnya, adalah IUP milik PT Timah dari Menteri ESDM. Nah, dalam draf Perda Zonasi, wilayah 0-2 mil itu dihapus sehingga Erzaldi merasa berada dalam dilema.

"Ya ga bisa lah! Memang PT Timah ga nyumbang pada negara? Siapa yang mau mengganti pendapatan daerah? PT Timah kasih untung ke negara Rp1 triliun per tahun, itu belum dari pajak, investasi, dan karyawan. Masalahnya di sini bukan soal cabut mencabut, tapi strict pada aturan. Tegas!" ujarnya lagi.

Hal senada dilontarkan Tokoh masyarakat Babel yang juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Husain Karim. Ia berharap kegiatan tambang timah di laut oleh PT Timah tetap bisa berjalan dengan baik.

"Sebagai orang yang pernah lama di Timah, dan demi kepentingan pembangunan Babel, kegiatan penambangan timah di laut seharusnya tetap berjalan, karena hasil pembangunan dari timah pada akhirnya juga untuk kepentingan negara dan masyarakat," ungkap Husain Karim di kantornya beberapa waktu lalu.

Karim mendorong agar berbagai pihak yang terlibat duduk bersama untuk membahas dan menghasilkan aturan yang bisa melindungi berbagai pihak.

"Harus bisa dihasilkan aturan yang mengatur mana wilayah untuk tambang, mana wilayah untuk nelayan, sehingga kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat berjalan seiring," ungkap dia.

Ketua Dewan Nasional Walhi Nur Kholis mengatakan, kondisi ini seharusnya menjadi momen yang tepat bagi pemerintah untuk membentuk platform bersama. Yakni, sebuah komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

"Platform bersama ini harus sekarang, jangan nanti! Kalau sudah jalan tapi platform belum ada, akan repot nantinya," ujarnya saat dihubungi.


Mumpung perda zonasi belum disahkan, Nur Kholis yang juga Ketua Komnas HAM 2015-2016 itu menambahkan, saat inilah waktu yang tepat untuk membentuk platform bersama tersebut.

"Dengan begitu, negara tetap diuntungkan, tapi juga tidak sampai menyengsarakan masyarakat. Setelah platformnya ada, baru di situ ada penegakan hukum," tuturnya lagi. (dna/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed