DPR Rapat Berjam-jam dengan Sri Mulyani, Ini Hasilnya

Jakarta - Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) akhirnya menerima penjelasan pemerintah terkait dengan realisasi kinerja APBN 2018 sampai semester I yang tidak dilakukan perubahan. Rapat yang diagendakan pukul 14.00 WIB ini berjalan cukup lama, karena baru berakhir pada pukul 17.58 WIB atau hampir empat jam.

Adapun agenda yang dibahas adalah mengenai pengambilan keputusan tentang RUU PNBP untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat II. Selanjutnya, rapat tersebut juga mengenai penjelasan pemerintah yang tidak mengajukan APBN-Perubahan.

Untuk agenda yang pertama, Pimpinan Rapat Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan pemerintah mendapat persetujuan RUU PNBP menjadi UU dengan melanjutkan pembahasan di tingkat II atau pada rapat paripurna.

"Jadi dari 10 fraksi, 8 fraksi pada prinsip menyetujui dan ada beberapa catatan dari PKS, itu tidak terpisahkan. Berdasarkan pasal 282 bisa disetujui, dengan catatan Gerinda tidak hadir, dan Hanura tidak hadir," kata Mekeng di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Baca juga: SBY Soroti 100 Juta Orang Miskin di Era Jokowi, Istana: Salah Data

Untuk agenda kedua, kata Mekeng, seluruh anggota Komisi XI DPR pun bisa menerima penjelasan pemerintah terkait kinerja APBN 2018 sampai semester I dan tidak mengajukan APBN-Perubahan.

"Kita bisa memahami, dan kita berharap APBN ini terjaga sampai akhir tahun tanpa ada gejolak," jelas dia.

Meski demikian, Mekeng meminta Sri Mulyani untuk benar-benar menjaga ekonomi dalam kondisi yang baik sampai akhir tahun.

"Yang penting ekonominya tidak merah, ya Bu (Sri Mulyani)," ujar dia.

Adapun kesimpulan dari rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yakni Komisi XI DPR RI dapat memahami tidak adanya APBN-Perubahan tahun 2018.

Baca juga: Neraca Dagang RI Bisa Surplus US$ 4 Miliar di Akhir Tahun

(eds/eds)