Rapat tersebut kemudian dipimpin oleh Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin yang diikuti oleh Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Usai rapat, Ridwan menjelaskan penataan kapal eks asing dilakukan di Pelabuhan Benoa agar tampak lebih asri. Pasalnya ada ribuan delegasi IMF-World Bank 2018 yang akan berkunjung ke Nusa Dua, Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan ada sekitar 222 kapal eks asing yang akan 'dibersihkan' dari Pelabuhan Benoa. Hal ini dilakukan agar kapal tidak memadati pelabuhan dan terjadi hal yang tidak diinginkan.
"Dirapikan, tadi ada kebakaran. Nggak mudah menanganinya karena kapalnya bertumpuk tumpuk," ujar Ridwan.
Sebelumnya, Luhut juga meninjau langsung pelabuhan tersebut. Luhut meminta agar kapal-kapal tersebut bisa dirapikan.
"Kita juga mau membersihkan kapal terbakar kalau tetap di situ, nanti enggak bisa dibikin apa. Saya harap dibersihkan sebelum pertemuan IMF. Masih ada dua bulan. Saya akan beri tahu Bu Susi untuk dirapikan," ujar Luhut di Pelabuhan Benoa awal Agustus lalu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Pelabuhan Benoa di Bali bukan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi merespons Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar Pelabuhan Benoa dibenahi.
"Pelabuhan Benoa bukan punya KKP. Salah alamat," kata Susi.