Pemerintah Setop Impor 500 Komoditas, Perusahaan Bisa Merugi

Jakarta - Pemerintah akan menyetop impor 500 komoditas barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku. Tujuannya untuk mneyelamatkan defisit transaksi berjalan.

Kebijakan itu diperkirakan akan membebani para pelaku usaha, khususnya BUMN. Sebab pemerintah juga akan menyetop beberapa proyek infrastruktur besar yang menggunakan bahan baku impor, para BUMN besar juga diminta untuk mengurangi impor.

Menurut Analis Artha Sekuritas Frederik Rasali, pemerintah harus cepat memutuskan apa-apa saja komoditas yang akan disetop impornya secara detil. Sebab para perusahaan membutuhkan waktu untuk mencari substitusi komoditas yang disetop itu.

"Kondisinya kalau impor ini dibatasi segera, kita harus mencari substitusinya yang mana membutuhkan waktu untuk mengetahui apakah substitusi dalam negeri ini qualified," terangnya kepada detikFinance, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Selamatkan Rupiah dengan Setop Impor Dirasa Kurang 'Afdol'

Jika pemerintah tidak cepat maka akan berpotensi terhadap penundaan produksi ataupun proyek infrastruktur yang dijalankan. Hal itu tentu berdampak buruk bagi proyek-proyek yang menggunakan pendanaan pinjaman, sebab perusahaan tetap harus membayar beban bunga.

"Proyek infrastruktur bisa saja off the schedule, sedangkan beban bunga akan terus jalan. Hal ini akan menjadi mismatch cashflow antara turnkey proyek infrastruktur dan pembayaran bunga, hal ini kurang baik tentunya," tambahnya.

Namun Frederik yakin, Kementerian BUMN telah mempersiapkan skema yang memiliki hasil lebih baik dibandingkan hanya menahan pengeluaran tersebut.

Baca juga: Ada Larangan Impor 500 Komoditas, Ini Tanggapan Dirut Sritex

Saksikan juga video 'Beragam Komoditas Alami Inflasi di Bulan Mei Sebesar 0.21%':

[Gambas:Video 20detik]

(das/fdl)