Jumat, 14 Sep 2018 18:00 WIB
Sri Mulyani Sebut Ada 3 Pilar yang Jadi Ukuran Krisis
Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada tiga pilar yang bisa menilai perekonomian Indonesia krisis atau tidak.
Hal itu diungkapkannya di depan sekitar 1200 pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan Kadin Indonesia pada saat acara seminar nasional tentang peran serta dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan dan moneter yang adil, transparan, dan akuntabel.
"Kalau konteks ekonomi dalam negeri untuk melihat krisis atau tidak ada beberapa pilar," kata Sri Mulyani di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Pilar yang pertama, kata Sri Mulyani adalah moneter. Kondisi moneter Indonesia sampai saat ini masih baik, terlihat dari pertumbuhan ekonomi di level 5%, inflasi yang rendah dan terjaga di level 3,5%, hingga konsisten menjaga stabilitas nilai tukar.
Kondisi moneter nasional yang baik juga terlihat dari sektor perbankan di mana kreditnya mulai bertumbuh, kredit macet (NPL) yang masih terjaga.
"LDR masih bagus, kalau beberapa tahun 2014-2016 beberapa bank harus restruct NPL, sekarang sudah full recover sehingga kredit bisa tumbuh," tambah dia.
Pilar kedua, kata Sri Mulyani mengatakan adalah APBN. Pasalnya APBN menjadi pemersatu bangsa dengan kontribusi dari pajak, bea cukai, dan PNBP.
"Dengan APBN yang sehat, kita bersyukur karena memasuki tahun turbulence dari luar, kalau APBN kita lemah, moneter lemah itu yang terjadi di Argentina, defisitnya di atas 5%, inflasi tinggi, suku bunga mereka hampir 60%, Turki harus naikin suku bunga sampai 600 bps, dari 17 menjadi 24%," jelas dia.
Pilar selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan adalah kondisi neraca pembayaran yang menggambarkan terkait dengan transaksi berjalan maupun neraca perdagangan Indonesia.
Kondisi neraca pembayaran Indonesia memang defisit namun hal tersebut masih dijaga dengan beberapa langkah, mulai dari penerapan kebijakan B20, pembatasan impor, hingga penundaan beberapa proyek infrastruktur.
"Itulah yang kami coba dengan memperbaiki kinerja ekspor, dan itu butuh banyak usaha, dengan pajak memberikan insentif, LPEI untuk aktif tingkatkan ekspor," papar dia.
Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia masih jauh dari krisis seperti yang terjadi di Turki dan Argentina. Pasalnya, Indonesia masih menjadi pembicaraan investor asing sebagai tempat berinvestasi yang baik.
"Indonesia masih menjadi cerita yang positif, waktu saya di Singapura, di Hanoi kemarin, oleh karena itu saya membutuhkan para pengusaha menyampaikan hal positif," tutup dia. (hek/ara)
Hal itu diungkapkannya di depan sekitar 1200 pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan Kadin Indonesia pada saat acara seminar nasional tentang peran serta dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan dan moneter yang adil, transparan, dan akuntabel.
"Kalau konteks ekonomi dalam negeri untuk melihat krisis atau tidak ada beberapa pilar," kata Sri Mulyani di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Pilar yang pertama, kata Sri Mulyani adalah moneter. Kondisi moneter Indonesia sampai saat ini masih baik, terlihat dari pertumbuhan ekonomi di level 5%, inflasi yang rendah dan terjaga di level 3,5%, hingga konsisten menjaga stabilitas nilai tukar.
Kondisi moneter nasional yang baik juga terlihat dari sektor perbankan di mana kreditnya mulai bertumbuh, kredit macet (NPL) yang masih terjaga.
"LDR masih bagus, kalau beberapa tahun 2014-2016 beberapa bank harus restruct NPL, sekarang sudah full recover sehingga kredit bisa tumbuh," tambah dia.
Pilar kedua, kata Sri Mulyani mengatakan adalah APBN. Pasalnya APBN menjadi pemersatu bangsa dengan kontribusi dari pajak, bea cukai, dan PNBP.
"Dengan APBN yang sehat, kita bersyukur karena memasuki tahun turbulence dari luar, kalau APBN kita lemah, moneter lemah itu yang terjadi di Argentina, defisitnya di atas 5%, inflasi tinggi, suku bunga mereka hampir 60%, Turki harus naikin suku bunga sampai 600 bps, dari 17 menjadi 24%," jelas dia.
Pilar selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan adalah kondisi neraca pembayaran yang menggambarkan terkait dengan transaksi berjalan maupun neraca perdagangan Indonesia.
Kondisi neraca pembayaran Indonesia memang defisit namun hal tersebut masih dijaga dengan beberapa langkah, mulai dari penerapan kebijakan B20, pembatasan impor, hingga penundaan beberapa proyek infrastruktur.
"Itulah yang kami coba dengan memperbaiki kinerja ekspor, dan itu butuh banyak usaha, dengan pajak memberikan insentif, LPEI untuk aktif tingkatkan ekspor," papar dia.
Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia masih jauh dari krisis seperti yang terjadi di Turki dan Argentina. Pasalnya, Indonesia masih menjadi pembicaraan investor asing sebagai tempat berinvestasi yang baik.
"Indonesia masih menjadi cerita yang positif, waktu saya di Singapura, di Hanoi kemarin, oleh karena itu saya membutuhkan para pengusaha menyampaikan hal positif," tutup dia. (hek/ara)
