Gelar Rapat Data Beras, JK: Sejak 1997 Tak Sesuai dengan Lapangan

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi yang membahas penyempurnaan metode perhitungan produksi beras nasional agar menghasilkan statistik beras yang lebih akurat. Selama ini data produksi beras dengan kondisi di lapangan tidak sesuai.

Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Wapres, Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018). Hadir di dalam rapat tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Bulog Budi Waseso tidak hadir dalam rapat.

Baca juga: Jutaan Ton Beras Impor Banjiri Indonesia

"Kita baru rapat untuk mereview atau memeriksa daftar-daftar pertanyaan karena sudah 3 tahun data tentang produksi beras, padi, gabah tidak pernah dimuat lagi di BPS," kata JK usai memimpin rapat.

JK mengatakan berbagai lembaga kompeten mulai dari BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan kajian untuk metode perhitungan produski beras.

"Kita kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa selama ini, sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 malah, sejak tahun 1997 terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan, ya itu angka produksi beras sejak 1997," ujar JK.

Baca juga: Mendag, Mentan dan Buwas Terlibat Polemik Impor Beras

Hingga saat ini produksi beras terus bertambah, namun di sisi lain lahan persawahan berkurang 1,5 persen tiap tahunnya. Sementara itu jumlah penduduk terus bertambah.

"Maka pada akhirnya angka yang terakhir yang keluar dari Kementan itu 87 ton gabah," ucapnya.

Setelah lembaga yang kompeten tersebut melakukan kajian ilmiah ditemukan hasil yang berbeda dengan data yang selama ini dikeluarkan Kementerian Pertanian. "Butuh 3 tahun untuk memperbaiki data ini, maka kita mengambil kesimpulan angka yang nanti disampaikan oleh BPS, produksi sebenarnya berapa," tuturnya.

Baca juga: Bulog Sudah Realisasi Impor Beras Sebanyak 1,8 Juta Ton

Dalam rapat dibahas upaya penyempurnaan metode perhitungan produski beras yang dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan. Tahapan pertama, perhitungan luas lahan sawah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Tahapan keempat perhitungan gabah kering menjadi beras dilakukan oleh BPS. (nvl/hns)